Sejarah Konflik Rohingya

ROHINGYA - Saat ini permasalahan etnis Rohingya telah mencapai puncaknya. Pegusiran etnis Rohingya dari Rakhine, Myanmar juga telah menjadi perhatian yang serius dari banyak negara. Etnis Rohingya telah diusir dari tanah air sendiri. Menurut berbagai laporan, rumah-rumah mereka dibakar, konon para pengungsi ini juga dianiaya, tidak hanya laki-laki juga perempuan dan anak-anak. Karena itu, orang-orang etnis Rohingya melarikan diri mengungsi ke berbagai tempat, terutama ke Bangladesh negara terdekat dari Rakhine.

NRC Handelsblad, 01-05-1978

Nama Burma adalah nama yang diberikan oleh kolonial Inggris, seperti halnya China untuk Tiongkok. Pada tahun 1948 Burma meraih kemerdekaan dari Inggris. Pada tahun 1989 nama Burma diubah oleh pemerintah junta militer menjadi Myanmar, ibukota Rangoon diubah menjadi Yangon dan wilayah Arakan menjadi Rakhine. Sementara itu, negara tetangganya, Bangladesh memisahkan diri dari Pakistan tahun 1971, yang dalam hal ini wilayah Pakistan Timur (sayap timur Pakistan) menjadi negara mandiri Bangladesh dengan ibukota Dacca.

Serial artikel ini coba menelusuri sumber-sumber lama untuk menjawab sejak kapan terjadi pengusiran, mengapa terjadi pengusiran, siapa etnis Rohingya, mengapa Rakhine disebut tanah air mereka. Dalam hubungan ini tentu saja perlu menelusuri hubungan antar wilayah di kawasan Teluk Bengala pada masa lampau (masa kolonial) ketika Aracan belum disebut Rakhine.

Bermula dari Teror Tentara Burma.

Kapan etnis muslim Rohingya diusir dari Arakan (Rakhine) sangat simpang siur. Demikian juga alasan utama mengapa etnis Rohingya diusir tidak begitu jelas. Berdasarkan dokumen lama yang masih bisa ditelusuri, paling tidak etnis Rohingya sejak tahun 1978 sudah terjadi pengusiran oleh militer Burma.

NRC Handelsblad, 01-05-1978 (Reuter): ‘Sekitar 70.000 etnis Rohingya yang beragama Islam di Burma telah melarikan diri ke Bangladesh dalam tiga minggu ini sehubungan dengan kekejaman tentara Burma. Laporan ini secara resmi diumumkan di Dacca. Menurut laporan ini, hanya 18.000 orang Rohingya Burma yang telah mencapai batas dalam 24 jam terakhir meski ada upaya tentara Bangladesh untuk membuka pintu perbatasan.

Namun tentara Bangladesh telah diperintahkan untuk mengirim kembali orang-orang Rohingya tersebut ke Burma, namun kabarnya, banyak orang Islam Rohingya berada di hutan di perbatasan menunggu masuk Bangladesh. Laporan tersebut lebih lanjut mengatakan bahwa para pengungsi mengatakan mereka melarikan diri karena tentara Birma telah melakukan kekerasan, penyiksaan, pemerkosaan dan perampokan.

Tapi menurut pihak berwenang di Rangoon, ini tentang orang-orang Bangladesh yang takut pada penyelidikan imigrasi Birma bagi imigran ilegal. Salah seorang pengungsi mengatakan bahwa tentara Burma melakukan tindakan untuk membersihkan daerah perbatasan dari muslim Rohingya, yang dianggap bukan etnis orang Burma. Karena kekhawatiran ekonomi mereka, muslim Rohingya menjadi sasaran kampanye mereka’.

Dari laporan terawal tersebut, pemicu utama pengusiran etnis muslim Rohingya dari Burma hanya karena alasan ekonomi. Dari laporan tersebut, pengusiran ‘dikemas’ dengan dalih imigran ilegal terhadap orang-orang yang mendiami wilayah Arakan yang kemudian disebut etnis Rohingya yang kebetulan sebagian besar beragama Islam, seperti tetangga Burma (Bangladesh) yang sebagian besar beragama Islam.

Pengusiran besar-besaran terhadap etnis Rohingya yang terjadi pada tahun 1978 begitu dekat dengan terbentuknya negara Bangladesh (1971). Pada awal kemerdekaan Bangladesh ini, rakyat dalam kesulitan, terjadi dimana-mana kelaparan. Tokoh yang muncul dalam situasi krisis ekonomi Bangladesh ini adalah Jenderal Ziaur Rahman yang berhasil melakukan kudeta militer.

Lantas apakah pengusiran etnis Rohingya sebagai respon militer Burma dalam menyikapi situasi dan kondisi kawasan? Secara geopolitik Burma di sebelah barat (Bangladesh) bersinggungan dengan keamanan dan di sebelah timur Muang Thai (kini Thailand) tergabung dalam pembentukan aliansi ekonomi kawasan yang dikenal sebagai ASEAN. Apakah militer Burma telah mengambil risiko ini dan melakukan dengan caranya sendiri?

Bangladesh Tak Mampu Menampung Pengungsi.

Situasi yang masih karut marut di Bangladesh (sejak merdeka tahun 1971) menambah beban negeri dengan masuknya pengungsi Rohingya dari Burma. Surat kabar NRC Handelsblad edisi 22-05-1978 menurunkan laporan terperinci tentang krisis kawasan dimana etnis Rohingya yang sudah terpuruk terjepit diantara dua negara (Burma dan Bangladesh).

NRC Handelsblad edisi 22-05-1978

Arus pengungsi Rohingya awalnya direspon baik oleh Bangladesh dengan membuka pintu perbatasan. Bangladesh yang malang hampir tidak dapat menangani pengungsi ini dan akibatnya, hubungan Bangladesh dan Burma menjadi rusak oleh munculnya masalah pengungsi. Pemerintah Bangladesh tampaknya cepat menyadari, ulah militer Burma terhadap etnis Rohingya telah menambah beban pemerintah Bangladesh yang secara ekonomi sangat tidak kondusif.

Lalu pemerintah Bengladesh menuntut pemulangan orang-orang muslim Rohingya yang melintasi perbatasan kembali ke Burma. Pemerintah Bangladesh memindahkan masalah pengungsi kepada negara pemicu masalah (Burma). Boleh jadi inilah awal prahara etnis Rohingya hingga ini hari: terusir dari negaranya di Burma yang dominan Budha, tetapi tidak dapat diterima di negara tetangga Bangladesh yang dominan Islam.

Dalam laporan NRC Handelsblad edisi 22-05-1978 disajikan pandangan masing-masing antara pihak Burma dan pihak Bangladesh (cover both side). Juga di dalam laporan ini terungkap pandangan pihak ketiga dari Indonesia: ‘Menurut tokoh terkenal di Indonesia (tidak menyebut nama) Rangoon telah mencoba kelompok separatis dan rasis untuk memainkan perasaan tentang ras dan agama di daerah ini’.

Informasi Simpang Siur.

Bagaimana awal terjadinya tragedi terhadap Rohingya adalah satu hal dan bagaimana menyelesaikan permasalahan kemanusiaan di Rakhine adalah hal lain lagi. Namun dalam berbagai analisis dan bagaimana cara mengakhiri krisis etnik Rohingya dan menormalisasi kembali di Rakhine data dan informasi yang digunakan umumnya mengacu pada data dan informasi tahun 2012 dan sesudahnya, padahal kejadian awalnya sudah terjadi sejak 1975 dan pengusiran etnis Muslim Rohingya secara besar-besaran tahun 1978 yang mengakibatkan arus pengungsi etnis Rohingya dari Burma sekitar 100.000 orang (lihat NRC Handelsblad edisi 22-05-1978).

Jika merujuk pada situasi tahun 2012 dan situasi tahun 2017 dan dengan membandingkan situasi dan kondisi tahun 1978 sesungguhnya sangat berbeda. Eskalasi politik sejak 1978 hingga tahun 2017 terus meningkat. Jika titik awal dimulai sejak tahun 2012 maka persoalannya akan berbeda jika titik awal yang digunakan sejak 1978. Pada tahun 1975 (empat tahun sejak Bangladesh merdeka) sudah terjadi pengungsi yang berawal dari teror yang dilancarkan oleh militer Burma terhadap etnis Rohingya yang diduga kuat sebagai reaksi militer Burma dengan perubahan struktur militer di Bangladesh (pemerintahan militer di bawah pimpinan Jenderal Ziaur Rahman).

Dalam hal ini yang mengemuka perasaan psikologis antara dua kekuatan militer antara Bangladesh dan Burma. Militer Burma tampaknya mencuri start (yang boleh jadi militer Bangladesh tidak dalam posisi bertanding). Melihat situasi geopolitik saat itu (1971-1978) militer Burma memulai teror yang seakan mengirim pesan: ‘sebelum Arakan (kini Rakhine) teraneksasi oleh negara tetangga (Bangladesh) pada etnis Rohingya, lebih baik mengusir etnis Rohingya dari wilayah sendiri di Burma’. Etnis muslim Rohingya terjepit yang pada akhirnya kini menjadi tragedi kemanusiaan. Akibat teror militer (di sisi Burma) dan adanya pengungsi etnis muslim Rohingya (di sisi Bangladesh), hubungan Bangladesh dan Burma yang sebelumnya baik-baik saja mulai renggang.

Permasalahan etnis Muslim Rohingya dan kondisi di Rakhine pada masa ini semakin komplek. Proses penyelesaiannya memang menjadi tidak mudah, namun demikian perlu disadari bahwa untuk mengakhiri tragedi etnis muslim Rohingya seyogianya harus melihat kembali pada awal permasalahan di tahun-tahun 1970an. Semua pihak harus mendudukkan persoalan (yang masih sederhana) seperti tahun-tahun sebelum 1978 dan bukan menempatkan persoalan seperti tahun-tahun setelah 2012 (yang sudah komplek). Itulah awal mengakhiri konflik..

Sekian artikel dari saya tentang "Sejarah Konflik Rohingya" Semoga dapat menambah pengetahuan. Karena blog ini di buat agar bermanfaat bagi pembaca dan dapat menambah wawasan akan sejarah.

Terimakasih Telah Mengunjungi Situs Media Blog Pribadi SIBOLGA MAGAZINE

Pindahnya Wilayah Administratif Dari Angkola Ke Sidempuan

SIDEMPUAN - Komodi kopi dari gudang besar di Padang Sidempuan sudah menembus pasar Amerika Serikat dengan harga tertinggi pula. Akan tetapi bagaimana kopi-kopi terbaik dunia (Ankola dan Mandheling) itu sampai di manca Negara, sangatlah memilukan di tempat asalnya.

Asisten residen Mandheling en Ankola, A.P. Godon ketika mulai bertugas di Mandheling 1848 harus memulai angkutan kopi ke pelabuhan Natal dengan cara dipikul, kemudian menggantikannya dengan cara gerobak yang ditarik kerbau setelah jalan Tanobato-Natal dibangun.

Sepuluh tahun kemudian Controleur Ankola, Hennij melakukan hal yang sama dengan memikul dari Padang Sidempuan ke Loemoet dan baru kemudian dengan gerobak setelah jalan setapak Padang Sidempuan Loemoet berhasil ditingkatkan.

Namun jalan tetap harus jalan. Kebutuhan jalan tidak hanya sekadar untuk prasarana pengangkutan kopi, tetapi juga untuk kebutuhan yang lain. Hal ini sudah menjadi wacana di dalam surat kabar. Dengan kata lain, infrastruktur jalan dan jembatan harus lebih ditingkatkan di Mandheling en Ankola.

Sumatra-courant: nieuws-en advertentieblad, 11-10-1862: ‘menyoal tentang rute perjalanan antara laut dan darat. Selama ini hanya angkutan barang dan orang melalui laut dari pantai ke pantai di Sumatra’s Westkust. Tidak adanya infrastruktur darat yang memadai membuat orang khawatir (terutama pedagang) untuk memasuki wilayah pedalaman seperti di Mandheling dan Ankola yang indah. Pengembangan layanan transportasi laut tidak akan maksimal dan perlu memperhatikan layanan untuk angkutan daratan’.

Bagaikan gayung bersambut, pemerintah di Batavia juga sudah membuat rencana pengembangan infrastruktur di Tapanoeli. Dalam Keputusan Gubernur Jenderal Hindia-Belanda No. 22, tanggal 21 November I862 yang dimuat dalam lembaran pemerintah (Staatsblad) No. 141, jalan poros (jalan Negara) ruas Tapanuli merupakan bagian dari dari jalan poros Sumatra’s Westkust dari Padang ke Fort de Kock, lalu Kotanopan, Padang Sidempoean dan Sibolga. Dalam keputusan ini, diantaranya dinyatakan, jalan poros (utama) di wilayah hukum Gouvernement Sumatra’s Westkust adalah sebagai berikut:

• dari Kotta Nopan ke Laroe (½ etappe)
• dari Laroe ke Fort Elout (Penjaboengan) (1 etappe)
• dari Fort Elout (Penjaboengan) ke Siaboe (1 etappe)
• dari Siaboe ke Soeroematingi (1 etappe)
• dari Soeroematingi ke Sigalangan (1 etappe)
• dari Sigalangan ke Padang Sidempoean (1 etappe)
• dari Padang Sidempoean ke Panabassan (1 etappe)
• dari Panabassan ke Batang Taro (1 etappe)
• dari Batang Taro ke Loemoet (1 etappe)
• dari Loemoet ke Parbirahan (1 etappe)
• dari Parbirahan ke Toeka (½ etappe)
• dari Toeka ke Sibogha (½ etappe)

Rute jalan poros dalam hal ini sesunguhnya adalah ratifikasi yang dilakukan terhadap jalan yang sudah ada sejak era perdagangan awal (era pertukaran: garam dengan komoditi lainnya). Sedangkan ukuran jarak hanya didasarkan pada titik persinggahan jika perjalanan dilakukan dengan menggunakan kuda (etappe). Namun persoalannya, kapan realisasi pembangunan jalan tersebut belum diketahui dengan pasti.

Dalam perkembangan selanjutnya, jalan-jalan poros tersebut diperluas untuk mencakup wilayah-wilayah baru. Ini dapat dilihat pada Keputusan Pemerintah Sumatra’s Westkust tanggal 24 September 1864 yang diberitakan Javasche Courant edisi 18 Oktober 1864 yang dilansir oleh Sumatra-courant :

Nieuws- en advertentieblad, 13-05-1865. Isinya antara lain, bahwa jalan poros (Negara) Padang-Sibolga di wilayah Tapanoeli dari Rau, Kotta Nopan, Penjaboengan, Padang Sidempoean, Batang-taro, Loemoet, Toeka tot Siboga. Sedangkan jalan provinsi disebutkan diantaranya Padang Sidempuan ke Sipirok. Selanjutnya diuraikan dari Padang Sidempoean, Tamian, Aik Simirik, Pageroetan, Si Toemba, Aik Mandoerana, Sipirok.

Sementara itu, dengan pekembangan yang terjadi di Ankola dan Padang Sidempuan pada tahun 1865 pemerintah mulai memperluas tatakelola pemerintahan. Gewestelijk Bestuur di Residentie Tapanoeli membagi enam afdeeling, dimana Afdeeling Mandheling en Ankola terdiri dari 31 lanskap (lihat Almanak 1865).

Lanskap-lanskap ini nantinya akan dikoordinasikan oleh seorang pemimpin lokal, yamg kemudian diketahui lanskap tersebut sebagai koeria dan pimpinannya disebut kepala koeria (koeriahoofd). Dalam Almanak 1868 dinyatakan bahwa Residentie Tapanoeli terdiri dari tiga afdeeling: Siboga, Mandheling en Ankola dan Natal.

Di dalam afdeeling Mandheling en Ankola dibagi menjadi tiga onderafdeeling yaitu :

• Groot Manheling en Batang Natal 
• Klein Mandheling, Oeloe en Pakanten 
• Ankola en Dollok. 

Onderafdeeling Ankola en Dollok meliputi tiga lanskap, yaitu :

• Lanskap Ankola-djoeloe terdiri dari enam koeria, yakni: Kampong-baroe, Si Mapil-Apil, Saboengan Djai, Batoe-nadoea, Oeta Rimbaroe, SI Ondop.
• Lanskap Ankola-djai terdir dari lima koeria, yakni: Soeroemantigi, Pintoe Padang, Si Galangan, Moeara Thais, Pitjar Koeleng.
• Lanskap Dollok terdiri dari tiga koeria, yakni: Si Pirok, Bringin, Praoe Sorat. Dalam Almanak 1869 nama onderafdeeling Ankola en Dollok menjadi Ankola en Sipirok (Angkola-djoeloe, Ankola-djai dan Dollok).

Jalan Pos di Mandheling

Pengembangan ekonomi, penataan pemerintah dan pembangunan infrastruktur menjadi semacam program utama dalam mempercepat laju pengembangan wilayah Ankola en Sipirok. Trilogi pembangunan ini pada gilirannya akan memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk di Kota Padang Sidempuan.

Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan menjadi kunci segalanya. Sekitar tahun 1870 jalan poros dikembangkan dari jalan-jalan yang dulunya sebagai jalan setapak/jalan padati. Di dalam kota Padang Sidempuan, saat pengembangan jalan poros ini dibangun jembatan baru yang lebih kuat di atas Sungai Batang Ayumi (jembatan Siborang), Sungai Aek Sibontar (jembatan Sigiring-Giring), dan Sungai Batang Angkola di Sihitang (lihat Sumatra-courant : nieuws- en advertentieblad, 15-02-1873). Ketiga jembatan ini menggantikan jembatan sebelumnya yang menggunakan sistem suspensi (rambin) yang terbuat dari kawat telegraf.

Lalu kemudian jalan poros baru dikembangkan ke arah Sipirok dengan membuka akses dari Siborang via Batunadua [Sebelumnya akses ke Sipirok dilakukan dari Silandit ke Batunadua via Oejoeng Goerap (sisi selatan) dan dari Hutarimbaroe via Siboengan dan Siharang Karang].

Untuk akses ke Batunadua sendiri dari Pasar Siborang melalui pasar lama Sitamiang via Bakaran Batu (lewat bukit). Meski pada Keputusan Gubernur 1864 jalan poros disebutkan Padang Sidempoean, Tamian, Aik Simirik, Pageroetan tetapi dalam realisasinya adalah jalan poros baru ke Sipirok ini tidak mengikuti bukit, melainkan melalui Kampung Tanggal dengan cara membuka jalan baru sepanjang sisi Sungai Batang Ayumi dan lereng bukit yang agak terjal. Desain jalan akses baru ini bersamaan dengan rancangan pencetakan sawah baru di areal tanah kosong yang kemudian bernama Kampung Sitamiang dan Kampung Losoeng.

Akhirnya, pembangunan jalan dan jembatan pada poros Tapanoeli sudah terealisasi. Arus perdagangan (exit and entry) dan arus penduduk (imigration) ke Kota Padang Sidempuan semakin kencang yang mengakibatkan perkembangan Kota Padang Sidempuan melebihi kota-kota lain di Tapanoeli, seperti Panyabungan dan Siboga.

Akibatnya, ibukota (hoofdplaats) Asisten Residen Mandheling en Ankola dipindahkan ke Padang Sidempuan dari Panyabungan pada tahun 1871. Cukup masuk akal karena sejumlah aspek:

• Lanskap Mandheling dan lanskap Natal sudah kondusif untuk pemerintahan dan perekonomian dan bahkan pendidikan.
• Lanskap Padang Lawas baru memulai system pemerintahan sipil.
• Lanskap Silindoeng dan Toba masih ada ketegangan dan semakin intesifnya perlawanan Si Singamangaradja dan pengikutnya.
• Positioning Kota Padang Sidempuan sangat strategis di satu sisi untuk mendukung ibukota Kresidenan Tapanoeli di Siboga dan di sisi lain untuk memfasilitasi penataan sistem pemerintahan di Padang Lawas dan upaya melumpuhkan kekuatan Si Singamangaradja dan membebaskan lanskap Silindoeng dan lanskap Toba.

Asisten Residen Mandheling en Ankola, A.A. Schonermarck dan bersama komisioner J.H.C. Schultze, pindah tempat dari Panyabungan ke Padang Sidempuan. Hanya mereka berdua pejabat utama yang tersisa di Mandheling en Ankola. Hal ini karena Controleur Ankola en Sipirok dihapuskan, Controleur Groot Mandheling en Batang Natal di bentuk dan mengangkat pejabat baru, Controleur Klein Mandheling, Oeloe en Pakanten pejabatnya diganti.

Asisten Residen Mandheling en Ankola, A.A. Schonermarck sudah menjabat posisi asisten residen ini sejak 1869. Sedangkan J.H.C. Schultze adalah pejabat senior di Mandheling en Ankola yang tetap memegang posisinya sebagai komisioner sejak 1865. Schultze sendiri sebelumnya adalah Komisioner kedua di Residentie Tapanoeli. Dengan demikian, Schultze adalah orang satu-satunya saat ini di Padang Sidempuan yang penuh pengalaman dan memahami betul perkembangan perekonomian di Mandheling en Ankola, Resientie Tapanoeli,

Di Padang Sidempuan, A.A. Schonermarck menempati rumah yang merangkap sebagai kantor Controleur Ankola en Sipirok yang sudah dibangun sejak 1843 untuk sementara. Kemudian A.A. Schonermarck menempati kantor Asisten Residen yang baru selesai dibangun yang lokasinya berada di Lapangan Tennis ‘Garuda’ yang sekarang. Dengan kata lain, rumah dan kantor Asisten Residen garis lurus melewati jalan di depan bioskop Angkola/Horas yang sekarang. Sementara itu, di lokasi Gedung Nasional yang sekarang (samping kantor asisten residen tentunya) sudah sejak lama sebagai lokasi perumahan para pegawai/pejabat Belanda.

Jalan poros di Moerasipongi

Dengan semakin ditingkatkannya kualitas jalan darat poros Padang, Fort de Kock, Panyabungan, Padang Sidempuan dan Siboga, maka akses dari dan ke Padang Sidempuan semakin mudah. Jalan yang ada semakin lebar dan kendaraan padati dikembangkan untuk alat angkutan jarak jauh untuk barang (komoditi pertanian dan perkebunan, barang industri dan lainnya).

Tentu saja alat transportasi kuda masih diperlukan terutama untuk membawa orang dan surat-surat yang memerlukan waktu yang segera, Di dalam kota sendiri, jalan-jalan kota mulai di bangun untuk menghubungkan satu tempat ke tempat yang lain. Hal ini karena fasilitas pemerintah semakin banyak dan lokasi pemukiman penduduk semakin meluas.
Kota Padang Sidempuan sebagai ibukota Afdeeling Mandheling en Ankola dengan sedirinya menambah percepatan perkembangan kota. Pada tahun 1972 kantor pos dibangun yang mengambil lokasi di sudut jalan Sitombol/Jalan Sudirman dan seberang Bank Bumidaya (Bank Mandiri) yang sekarang.

Lokasi kantor pos ini sangat strategis karena di timur berada kantor Aisten Residen, di selatan pasar Siteleng, di barat pemukiman penduduk. Fungsi kantor pos ini tidak hanya soal paket pos tetapi kemudian juga telegraf. Paket pos berupa surat-surat dan dokumen pemerintah yang berasal dari kantor Controleur (Kotanopan, Panyabungan dan Natal) maupun dari kantor Residen (Sibolga), dan bahkan dari kantor Gubernur di Padang dan kantor Gubernur Jenderal (bersama departemen-departemen di bawahnya) di Batavia. Tentu saja kantor pos/telegraf ini dimanfaatkan oleh para pegawai, pedagang dan wisatawan.

Sumatra-courant: nieuws- en advertentieblad, 09-11-1872 (iklan): ‘pengadaan dan pelelangan umum terikat untuk transportasi wisatawan, bagasi, koflij, barang dan dana (yang meliputi): (d) Groot en Klein Mandheling, Oeloe dan Pakanten dan Natal. (e) antara Padang , Siboga dan Loemoet dan tempat yang berbeda dari onderafdeeling Ankola en Sipirok’.

Sumatra-courant: nieuws- en advertentieblad, 04-12-1872 Kemarin di sini telah diumumkan dalam transportasi gouvernementi, penumpang bagasi, kopi, barang dan uang di Sumatra Westkust (diantaranya): untuk Mandheling adalah Dummler & Co, untuk Ankola adalah Lie Thong’.

Penutup

Sekian artikel dari saya tentang "Pindahnya Wilayah Administratif Dari Angkola Ke Sidempuan" Semoga dapat menambah pengetahuan. Karena blog ini di buat agar bermanfaat bagi pembaca dan dapat menambah wawasan akan sejarah.

Terimakasih Telah Mengunjungi Situs Media Blog Pribadi SIBOLGA MAGAZINE

Dari sebuah kampung kecil hingga menjadi pusat perdagangan

PADANG SIDEMPUAN - Ini adalah suatu sketsa (analisis sederhana) berdasarkan fakta-fakta sejarah yang ada. Mungkin para generasi yang lebih muda tidak menyadari bahkan mungkin tidak mengetahui, bahwa Kota Padang Sidempuan masa kini, ternyata di jaman doeloe memiliki dinamikanya sendiri. Bagaimana Kota Padang Sidempuan tumbuh di masa doeloe?

Afdeeling Mandheling en Ankola sudah sejak 1840 dibentuk sebagai suatu wilayah pemerintahan baru di Residentir Aijer Bangie, Sumatra;s Westkust yang berkedudukan di Panjaboengan. Pada tahun 1842 di Afdeeling Mandheling en Ankola dibentuk Controleur di Ankola dan Controleur di Oeloe en Pakanten.

Pasar di Padang Sidempoean, 1890

Controleur Ankola berkedudukan di Padang Sidempuan, sementara Asisten Residen berkedudukan di Panyabungan. Selanjutnya, pada tahun 1845, Afdeeling Mandheling en Ankola menjadi bagian dari Residentie Tapanoeli.

Pada bulan Juni 1946, Padang Sidempuan mendapat kehormatan dikunjungi oleh Jenderal von Gagern (utusan Ratu) dan Jenderal Michiels (Gubernur Sumatra’s Westkust). Situasi kota saat kunjungan ini, sudah ada beberapa orang Belanda yang tinggal di Padang Sidempuan plus sejumlah anggota militer berbangsa Belanda yang sudah ada lebih dulu.

Di dalam komunitas Belanda ini sudah ada rumah sakit dan apotik (tentunya buat kebutuhan aparatur pemerintah dan militer). Jenderal von Gagern sempat berpidato di dalam suatu acara puncak yang juga dihadiri oleh para pemimpin-pemimpin lokal dengan pengikutnya yang datang dengan mengendarai kuda.

Kehadiran para pemimpin-pemimpin lokal ini adalah salah satu dari tugas pokok dan fungsi Controleur di wilayah Ankola dalam menjalankan misinya. Para pemimpin-pemimpin lokal ini di satu sisi menjadi partner pemerintah (dalam hal ini Controleur) untuk menfasilitasi dan memenuhi kebutuhan sehari-hari orang Belanda dan para tentara di garnisun. Di sisi lain Controleur, para komandan tentara dan para pemimpin lokal tentu saja mulai merancang pembangunan infrastruktur Ankola seperti jalan, jembatan dan irigasi.

Misi para pelopor Belanda di Padang Sidempuan adalah untuk mempromosikan kekuatan Belanda dan tentu saja sambil mengidentifikasi sumber-sumber ekonomi penduduk Ankola. Selain itu, pihak Belanda juga memfasilitasi arus masuk barang yang dibutuhkan penduduk (melalui partnership dengan pedagang-pedagang Tionghoa yang berada di kota-kota pantai di Sumatra’s Westkust).

Penduduk juga diinisiasi untuk menghasilkan komoditi-komoditi perdagangan sebagai alat pertukaran seperti kopi, gula, beras dan sebagainya. Kemudian, dengan begitu, pemerintah dapat mengontrol arus perdagangan (entry and exit). Atas dasar itu, timbul pusat-pusat perdagangan alias pasar-pasar.

Budidaya Kopi di Sekitar Padang Sidempuan.

Ketika di Mandheling perkebunan kopi sudah sangat luas dan telah menghasilkan kopi serta siap untuk diperdagangkan, di Ankola justru belum melakukan apa-apa tentang komoditi perdagangan ini. Controleur Polanen Patel memperkenalkan tanaman kopi di Ankola (1846-1847) dan diteruskan oleh Controleur Stijman (1848-1850). Pada tahun 1848 kopi Mandheling sudah ikut lelang di Padang. Selain kopi, di Ankola (1852) juga mulai dikembangkan gambir untuk komoditi perdagangan.

Potensi ekonomi Afdeeling Mandheling en Ankola sudah mulai terlihat. Karena itu, 1854 perlu menambah seorang pengawas (opziener) untuk membantu Controleur Hammers yang ditempatkan di Loemoet. Struktur pemerintahan di Mandheling en Ankola pada tahun 1855 pemerintah juga perlu mengangkat seorang komisioner untuk membantu asisten residen.

Komisioner ini bertugas untuk mengawasi keluar dan masuk barang dan lainnya di wilayah Mandheling en Ankola, juga meliputi pelabuhan dan gudang induk di Aier Bangies. Untuk lanskap Mandheling menggunakan pelabuhan Natal dan untuk lanskap Ankola menggunakan pelabuhan Loemoet.

Pada tahun 1856 Controleur W.A. Hennij didatangkan ke Padang Sidempuan untuk menggantikan Controleur Hammers. Hennij adalah seorang Controleur yang berpengalaman di lanskap-lanskap produsen kopi sebelumnya. Hennij melakukan ekspor perdana kopi dari Ankola tahun 1857. Pada tahun 1858 kopi dari Sipirok juga menyusul memasuki pelabuhan Loemoet.

Kopi dari Ankola Djoeloe, Ankola Djai dan Sipirok sebelum diteruskan ke pelabuhan Loemoet, semua dipoolkan di gudang besar yang dipersiapkan di Padang Sidempuan. Dari Padang Sidempuan diangkut dengan gerobak ke Loemoet dan kemudian dengan perahu-perahu ke Djaga-Djaga dan pelabuhan Sibolga dan seterusnya ke Padang.

Nieuw Amsterdamsch handels-en effectenblad, 01-12-1857: ‘Hasil pengepulan kopi di Padang, yang ditutup pada 30 September, terdapat sebanyak 5.172 picols dari Mandhaling dengan harga van ƒ36 tot f 36 15/120; 1.143 picols dari Ankola dengan harga van f 36 5/120 tot f 36 10/120’.

Ternyata hasil kopi dari Ankola dan Sipirok tidak kalah jauh dari kopi Mandheling. Kedua jenis kopi ini ternyata mendapat apresiasi tinggi di pusat lelang di Padang. Tidak lama, harga kopi Mandheling dan kopi Ankola langsung meroket harganya. Hennij pun semakin bersemangat.

Melihat aliran komoditi perdagangan yang semakin deras, Hennij mulai meningkatkan kualitas jalan dari Padang Sidempuan menuju Loemoet dari jalan setapak sebelumnya (angkutan kuda beban) diperlebar dan dirapikan agar gerobak (tanpa roda) yang ditarik kerbau bisa berjalan mulus.

Hennij juga mengambil kebijakan baru, yakni pembatasan penyembelihan kerbau utamanya yang dilakukan dalam perayaan orang meninggal. Hal ini dapat mengurangi populasi ternak dan orang harus membayar sangat mahal. Kesepakatan dengan para kepala-kepala kampong tidak sulit, hal ini karena bercermin dari sukses di Mandheling pada tahun 1849.

Aturan ini akan diberlakukan di semua tempat sebanyak mungkin, dan khususnya di Padang Lawas. Secara tak langsung, kebijakan pembatasan penyembelihan kerbau juga akan mampu menambah armada angkutan kopi.

Singkat cerita, perdagangan kopi telah menggerakkan ekonomi penduduk di seluruh Ankola dan Sipirok, khususnya di Padang Sidempuan. Penduduk yang terpencil sekalipun di lereng-lereng Gunung Lubuk Raya dan Sibualbuali sudah memegang uang. Ada uang ada barang. Jika kopi terus mengalir ke pelabuhan, maka dengan sendirinya barang-barang sekunder juga mengalir ke padalaman.

Fungsi kota Padang Sidempuan pun semakin beragam: tidak hanya pusat pemerintahan, juga pusat perdagangan. Pusat-pusat transaksi muncul dengan sendirinya. Pasar Siborang mewadahi transaksi untuk mewakili lanskap Ankola Djai, dan Pasar Siteleng untuk mewadahi kegiatan transaksi dari Ankola Djoeloe dan Sipirok. Petani-petani sawah di sekitar kota juga mendapat imbas dan mengalami percepatan perputaran uang.  Para petani kopi yang tidak memiliki sawah membutuhkan komoditi beras. Ditemukannya tambang emas di Siondop ikut meramaikan perputaran uang di Padang Sidempuan.

Berkembangnya pasar-pasar di Padang Sidempuan mengakibatkan tumbuhnya jasa-jasa baru. Aliran komoditi yang memusat di Padang Sidempuan khususnya di Pasar Siteleng dan Pasar Siborang juga mengakibatkan aliran orang yang awalnya bermukim di pedesaan lalu menjadi penduduk sementara atau penduduk permanen di Padang Sidempuan. Pemukiman penduduk di sekitar pasar lambat laun semakin meluas dengan cepat bagaikan deret geometris.

Controleur Ankola terus bekerja. Selain menata pemerintahannnya, Controleur juga ingin segera menggerakkan pembangunan. Dia tidak bisa sendiri harus melibatkan semua penduduk.

• Java-bode: nieuws, handels-en advertentieblad voor Nederlandsch-Indie, 15-02-1862: ‘di distrik Ankola (Tapanoeli) masih terbelakang, namun penanaman sawah mereka berkembang dan umumnya cukup baik, pemerintah disana membuat setiap usaha untuk mengakhiri ketertinggalan mereka’.

Salah satu prioritas Controleur setelah berkembang budidaya dan perdagangan kopi adalah ekstensifikasi pertanian sawah. Akibat adanya urbanisasi di Padang Sidempuan, ketersediaan pangan harus tetap dijaga untuk mendukung ekonomi kopi yang terus menggeliat.

• Sumatra-courant: nieuws-en advertentieblad, 14-06-1862: ‘diadakan outsourcing untuk evakuasi koffij ke Padang dari tempat-tempat sebagai berikut (antara lain): dari Ankola en Si Pirok melalui Djaga-Djaga (dekat Loemoet) ke Padang dengan biaya sebesar ƒ 4.40 per picols. (Pemberi kerja: Li Thong)’.

Pengalihan fungsi lahan sawah di dalam kota menjadi tidak terelakkan. Controleur bekerja dengan kepala-kepala kampong di luar kota untuk memperluas lahan sawah. Akibatnya sawah-sawah di Batunadua semakin meluas ke timur hingga mencapai Silandit, sawah-sawah di Hutarimbaru dan Sabungan semakin meluas ke hulu hingga Siharang Karang.

Demikian juga di Dollok dan Ankola Djai. Satu areal pencetakan sawah baru justru terjadi di tengah kota yang pada gilirannya kemudian menjadi persawahan Pasar Sitamiang dan Kampong Losung.

Penutup

Sekian artikel dari saya tentang Dari sebuah kampung kecil hingga menjadi pusat perdagangan Semoga dapat menambah pengetahuan. Karena blog ini di buat agar bermanfaat bagi pembaca dan dapat menambah wawasan akan sejarah.

Terimakasih Telah Mengunjungi Situs Media Blog Pribadi SIBOLGA MAGAZINE

Sejarah Kampung Baru Serta Kampung Lama dan Nama Sidempuan

Padang Sidempuan - Ini adalah suatu sketsa (analisis tidak mendalam) berdasarkan fakta-fakta sejarah. Mungkin tidak ada yang menyadari bahkan para keluarga mereka sekalipun, bahwa di tengah Kota Padang Sidempuan masa kini, ternyata di jaman doeloe terdapat satu koeria. Koeria apa itu? Mari kita lacak!

Misteri Koeria Kampong Baroe.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda (Staatsblad No. 141 tahun 1862) yang mana Residentie Tapanoeli (Kresidenan Tapanuli) terdiri dari enam afdeeling. Salah satu afdeelingnya disebut Afdeeling Mandheling en Ankola. Salah satu lanskap (kemudian disebut onderafdeeling) adalah Ankola en Sipirok. Di lanskap atau onder afdeeling Ankola en Sipirok ini terdapat sebanyak 14 koeria (yang dikepalai koeriahoofd), yakni:

• Kampong-baroe
• Si Mapil-Apil
• Saboengan Djai
• Batoe-nadoea
• Oeta Rimbaroe
• Si Pirok
• Bringin
• Praoe Sorat
• Soeroemantigi
• Pintoe Padang
• Si Galangan
• Moeara Thais
• Pitjar Koeleng
• Si Ondop

Pada tahun 1864 ada suatu kejadian pembunuhan sebagaimana dilaporkan di dalam Koran yang mana para kepala-kepala koeria tersebut menjadi anggota rapat (pengadilan lokal). Mereka telah menjadi bagian dari sistem pemerintahan sipil di Ankola en Sipirok. Berdasarkan staatsblads yang dikutip koran Bataviaasch handelsblad, 10-06-1871, semua koeria tersebut diberi tunjangan sebesar f 960 per koeria per tahun (f=GDN).

De Oostpost: letterkundig, wetenschappelijk en commercieel nieuws- en advertentieblad, 14-10-1864: ‘Pada tanggal 12 Mei 1864 para kepala koeria telah melakukan rapat (musyawarah) untuk memutuskan tentang suatu kasus pembunuhan oleh Dja N dengan temannya terhadap Sie P, yang mana Dja N memotong kepala Sie P dan mengambil lidah dan bibir atas lalu membawanya ke rumahnya. Dja N beralasan karena Sie P menuduhnya memiliki begu attuk.

Atas keputusan rapat para koeria Dja N diganjar hukuman mati dan keluarganya diminta denda satu ekor kerbau dan empat batang besi ditambah uang f 50. Para kepala-kepala koeria yang memutuskan itu adalah Si Mapie Apil, Oeta Rinebara, Bato-nan-doea, Kampong Baroe, Saboengan, Si Pirok, Bringin, Praoe Sorat, Pitjar Kolling, Moeara Thais, Si Galangan, dan Pintoe Padang. Proses pengadilan lokal ini berada di bawah pengawasan Controleur di Padang Sidempoean, T.A.L. Kroesen. Gubernur Sumatra’s Westkust meminta penundaan waktu eksekusi’.

Pertanyaan yang masih tersisa adalah dimana letak koeria Kampong Baroe tersebut? Sebab sejak 1862 koeria Kampong Baroe sudah diakui sebagai salah satu koeria di onder afdeeling Ankola en Sipirok dan kepala koeria Kampong Baroe juga telah terlibat dalam pengadilan pribumi (rapat). Menemukan dimana letak Koeria Kampong Baroe berada di tengah Kota Padang Sidempuan bukanlah pertanyaan yang mudah dijawab. Mari kita susun skenarionya:

• Dokomen resmi Pemerintahan Belanda baik peraturan perundangan (staatsblad 1952) maupun laporan resmi (terutama Almanak) dari daftar nama-nama koeria yang ada di Ankola, koeria Kampong Baroe berada pada urutan nomor satu. Tentu ada alasannya. Daftar dimulai dari pusat pemerintahan (pusat kota) di Padang Sidempuan.

• Nama-nama yang terdapat dalam peta resmi Kota Padang Sidimpoewan (1880) antara lain Batoena Doewa, Ajoemi, Sitataring, Tanobato, Tamijang, (kampong) Losoeng, Aek Tampang, dan Padang Matinggi, Boeloe Gonting, Panjanggar, Oejoeng Padang, Silandit, Tamijang, Ajoemi. Moeara Si Pongie, Losoeng, Batang Toehoel, Si Batoe Loting, Poedoen, Baroewas, Oejoeng Goerap dan Batoe Nanga. Jumlahnya tidak banyak, tersebar dan antara satu kampong dengan kampong lainnya berjauhan.

• Penetapan koeria dan pengarsipan oleh Balanda tentu saja atas dasar adanya populasi (sumber daya manusia) dan resources (sumber daya alam) untuk maksud pemungutan pajak dan pemberdayaan penduduk untuk pembangunan jalan, jembatan dan irigasi. Kombinasi keduanya untuk menciptakan nilai tambah ekonomi (komoditi perdagangan seperti kopi dan rempah-rempah). Di dalam peta Kota Padang Si Dimpoewan, hanya kampong Batunadua yang terbilang populasinya sangat besar, sedangkan yang lainnya sedikit. Ciri-ciri utama kampong-kampung terdapat sawah sebagai proksi adanya resources yang besar.

• Pada peta resmi yang lebih tua (1843) di sekitar Padang Sidempuan hanya empat kampong yang disebut yakni Kotta Rimbaroe, Batoenyang Doewa, Siondop dan Pitjer Kolling. Dengan membandingkan peta 1880, hanya Koeria Batunadua yang di dalam kota, sedangkan Huta Imbaru, Siondop dan Pitjer Kolling berada di luar kota. 

Pertanyaan yang tetap misteri adalah dimana letak Koeria Kampong Baroe, mengapa tidak ada dinyatakan dalam peta kota, sementara di dalam peta lama hanya menyebut Padang Sidempoean, Kotta Rimbaroe, Siondop dan Pitjer Kolling.

Asal Usul Nama Padang Sidempuan.

Jauh sebelum Belanda memasuki lanskap Ankola, nama Si Dimpoewan sudah ada. Si Dimpoewan adalah nama sebuah kampong kecil (terdiri dari beberapa rumahtangga petani sawah). Kampung-kampung kecil semacam ini tersebar berjauhan, seperti Tanobato, Sitataring, Boeloe Gonting, Panjanggar, Ajoemi, Batang Toehoel, Si Batoe Loting, Poedoen, Baroewas, Oejoeng Goerap dan Batoe Nanggar. Semua kampong-kampong tersebut memiliki arti (dalam bahasa setempat) dan ciri-ciri utama adanya kampong tersebut bahwa di sekitar kampong terdapat sawah yang signifikan luasnya.

Peta Padang Sidempoean, 1880

Sawah-sawah (yang menjadi sumber kebutuhan utama) tersebut berpengairan baik dengan desain irigasi tradisional. Irigasi terbaik terdapat di Batoe na Doea yang memanfaatkan dan menyodet Sungai Batang Ajoemi di Sigalagala Torop. Irigasi di Tanobato, Ajoemi dan Panjanggar juga sangat baik. Hal ini karena irigasi di Saboengan, dan Oeta Rimbaroe sudah baik yang menyodet Sungai Aek Sibontar dan Sungai Aek Sipogas di daerah hulu.

Sebuah kampong di Sidimpoean, 1870

Satu-satunya areal yang tidak memiliki sawah adalah areal di belakang (selatan) Kampong Si Dimpoewan, yaitu: suatu lahan kering yang arealnya diapit oleh Sungai Aek Sangkumpal Bonang dan Sungai Aek Sibontar. Areal ini jelas selalu kering karena air kedua sungai yang mengapitnya berada jauh di bawah (rura).

Sementara areal persawahan di depan (utara) Kampoeng Si Dimpoewan sumber air berasal dari limpahan sawah-sawah (irigasi) di daerah hulunya.Pada masa ini (apa lagi tahun 1970-an) selokan atau parit persawahan (yang kini menjadi pemukiman penduduk di Jalan Topi, Jalan Tonga dan Jalan Merdeka) ini masih bisa ditelusuri dengan jelas yakni parit-parit yang melalui Kampung Salak yang terbagi tiga (satu aliran ke arah Jalan Topi, satu aliran ke Jalan Tonga, dan satu aliran menyusuri sepanjang sisi utara Jalan Merdeka).

Ketiga aliran parit/selokan sawah ini akan bertemu di belakang sekolah dasar (Jalan Sutomo) yang sekarang, lalu aliran ini memotong Jalan Merdeka dan jatuh ke Sungai Aek Sibontar. Dengan kata lain, aliran air selokan/parit yang berasal dari hulu yang mengairi sawah-sawah di Jalan Topi, Jalan Tonga dan Jalan Merdeka tidak akan bisa melewati Kampung Bukit yang sekarang yang pada gilirannya tidak pernah ada pengairan ke pusat Kota Padang Sidempuan yang sekarang meski permukaannya jauh lebih rendah dari Kampung Bukit. Areal tanpa pengairan ini hanya merupakan areal perladangan.

Boleh jadi nama Kampong Si Dimpoewan berasal dari kondisi geografis serupa itu yang memang sedikit lebih tinggi (dimpu) jika dibandingkan dengan daerah di sekitarnya. Ini berarti bahwa Kampong Si Dimpoewan yang terletak sedikit lebih tinggi ini berada di antara areal persawahan (sisi utara) dan areal perladangan (sisi selatan). Jika ditebak, dimana Kampong Sidimpoewan persisnya, ini tidak lain adalah lokasi dimana sekolah dasar dan pabrik es di Jalan Sutomo pada masa kini. Catatan: penamaan nama Kampung Bukit di era kolonisasi Belanda, dilihat dari arah selatan (pusat kota) ke areal perlandangan penduduk yang sedikit lebih tinggi (dimpu) tersebut.

Dalam konteks ini, seharusnya tanah yang lebih tinggi (dimpu) yang menjadi asal muasal nama Kampong Sidimpoewan haruslah dipandang dari utara (dari arah persawahan), bukan dari selatan (dari arah perladangan). Sebab sawah yang di hilir (belakangan) diturunkan (dicetak) dari sawah-sawah yang berada di hulu (yang lebih dulu ada).

Dengan kata lain, populasi penduduk lebih dulu berkembang di utara kota (Huta Rimbaru, Sabungan, Losung Batu, Panyanggar, Tanobato dan Batang Ayumi), sementara areal tanah kering yang menjadi pusat Kota Padang Sidempuan masa kini, dulunya merupakan areal hutan dan perladangan yang banyak ditumbuhi oleh ilalang (padang). Suatu areal tanah kosong yang tidak berpenghuni yang menjadi wilayah perburuan penduduk yang berada di Kampong Sidangkal (kampong awal terdekat). Sementara wilayah Sitamiang adalah areal kosong yang tidak berpenduduk yang merupakan pada perburuan penduduk yang berada di Kampung Batunadua.

Hal yang sama juga dapat ditelusuri areal persawahan yang kemudian menjadi Kampung Rambin dan Kampung Marancar dan Kampung Malayu yang di masa dulu sepenuhnya adalah persawahan yang mendapat pengaliran air dari limpahan air persawahan yang kemudian menjadi Kampung Tobu, Kampung Batang Ayumi dan Kampung Tobat. Sawah-sawah yang menjadi kampong-kampung tersebut sumber airnya disodet dari sungai Aek Sangkumpal Bonang di hulu plus limpahan air sawah dari arah hulu di areal persawahan Tanobato dan Boeloe Gonting.

Ketiga aliran parit/selokan sawah ini akan bertemu di belakang sekolah dasar (Jalan Sutomo) yang sekarang, lalu aliran ini memotong Jalan Merdeka dan jatuh ke Sungai Aek Sibontar. Dengan kata lain, aliran air selokan/parit yang berasal dari hulu yang mengairi sawah-sawah di Jalan Topi, Jalan Tonga dan Jalan Merdeka tidak akan bisa melewati Kampung Bukit yang sekarang yang pada gilirannya tidak pernah ada pengairan ke pusat Kota Padang Sidempuan yang sekarang meski permukaannya jauh lebih rendah dari Kampung Bukit. Areal tanpa pengairan ini hanya merupakan areal perladangan.

Boleh jadi nama Kampong Si Dimpoewan berasal dari kondisi geografis serupa itu yang memang sedikit lebih tinggi (dimpu) jika dibandingkan dengan daerah di sekitarnya. Ini berarti bahwa Kampong Si Dimpoewan yang terletak sedikit lebih tinggi ini berada di antara areal persawahan (sisi utara) dan areal perladangan (sisi selatan). Jika ditebak, dimana Kampong Sidimpoewan persisnya, ini tidak lain adalah lokasi dimana sekolah dasar dan pabrik es di Jalan Sutomo pada masa kini. Catatan: penamaan nama Kampung Bukit di era kolonisasi Belanda, dilihat dari arah selatan (pusat kota) ke areal perlandangan penduduk yang sedikit lebih tinggi (dimpu) tersebut.

Dalam konteks ini, seharusnya tanah yang lebih tinggi (dimpu) yang menjadi asal muasal nama Kampong Sidimpoewan haruslah dipandang dari utara (dari arah persawahan), bukan dari selatan (dari arah perladangan). Sebab sawah yang di hilir (belakangan) diturunkan (dicetak) dari sawah-sawah yang berada di hulu (yang lebih dulu ada).

Dengan kata lain, populasi penduduk lebih dulu berkembang di utara kota (Huta Rimbaru, Sabungan, Losung Batu, Panyanggar, Tanobato dan Batang Ayumi), sementara areal tanah kering yang menjadi pusat Kota Padang Sidempuan masa kini, dulunya merupakan areal hutan dan perladangan yang banyak ditumbuhi oleh ilalang (padang). Suatu areal tanah kosong yang tidak berpenghuni yang menjadi wilayah perburuan penduduk yang berada di Kampong Sidangkal (kampong awal terdekat). Sementara wilayah Sitamiang adalah areal kosong yang tidak berpenduduk yang merupakan pada perburuan penduduk yang berada di Kampung Batunadua.

Hal yang sama juga dapat ditelusuri areal persawahan yang kemudian menjadi Kampung Rambin dan Kampung Marancar dan Kampung Malayu yang di masa dulu sepenuhnya adalah persawahan yang mendapat pengaliran air dari limpahan air persawahan yang kemudian menjadi Kampung Tobu, Kampung Batang Ayumi dan Kampung Tobat. Sawah-sawah yang menjadi kampong-kampung tersebut sumber airnya disodet dari sungai Aek Sangkumpal Bonang di hulu plus limpahan air sawah dari arah hulu di areal persawahan Tanobato dan Boeloe Gonting.

Seorang Controleur Belanda sangat menikmati indahnya persawahan di Padang Sidempuan, memuji teknologi irigasi persawahan di Padang Sidempuan. Lantas siapa para ‘insinyur-insinyur’ Padang Sidempuan yang membangun sawah-sawah yang maha luas itu? Mereka adalah para raja-raja terdahulu yang mendiami kampong-kampong di Batu na Doewa, Saboengan, Oeta Rimbaroe dan Kampong Baroe.

Raja Kampong Baroe diduga kuat yang menjadi ‘insinyur pengairan’ dalam pengembangan sawah-sawah yang doeloe berada di Kampung Tobat, Kampung Batang Ayumi, Kampung Tobu, Kampung Marancar, Kampung Malayu dan Kampung Rambin, Kampung Salak, Kampung Salamat dan pemukiman sekitar Jalan Tonga (hingga Kampung Bukit yang dulunya lokasi Kampong Sidempoewan). Lalu bagaimana sawah-sawah yang maha luas itu berkurang. Mari kita telusuri sebab musababnya.

Dalam penguasaan Ankola, Militer Belanda masuk ke Ankola dari dua arah. Dari arah selatan (pantai Natal) di Benteng Elout (dibangun di Panyabungan, 1834), kemudian memindahkan aktivitasnya ke arah utara dan membangun benteng di Pijor Koling (1837). Dari arah barat (pantai Sibolga) didirikan pos militer di Tobing (lokasinya di lereng Gunung Lubuk Raya, antara Sitinjak dan Hutarimbaru). Post militer ini dibangun 1837 bersamaan dengan benteng di Pijor Koling.

De avondbode: algemeen nieuwsblad voor staatkunde, handel, nijverheid, landbouw, kunsten, wetenschappen, enz./doo…edisi 06-09-1838: ‘baru-baru ini telah melakukan pengepungan setengah lingkaran (dari Portibi, Kota Pinang dan Kota Nopan) terhadap Tuanku Tambusai dan pasukannya. Namun untuk wilayah Ankola dan Sipirok sudah dianggap terbebaskan, dimana selama ini penduduknya berkeluh kesah terhadap ‘teror’ yang dilakukan oleh pasukan Tuanku Tambusai’.

Setelah situasi dirasa ‘aman dan terkendali’ di lanskap Ankola, oleh pemerintahan militer Belanda, di dua post militer (Pijor Koling dan Tobing) direduksi (masih ada tetapi jumlah personelnya dikurangi) dan menempatkan sebuah garnisun (semacam Markas Militer) dengan komandan berpangkat kapten yang tempatnya dipilih adalah Kampong Si Dimpoewan. Pos utama (garnisun) ini dengan sendirinya menjadi poros militer Kota Nopan, Panyabungan, Sayurmatinggi, Pijor Koling, Padang Sidempuan dan Tobing.

Tampaknya, pilihan Kampong Si Dimpoean boleh jadi dimaksudkan untuk strategi pertahanan. Hal ini karena lokasi garnisun di Kampong Si Dimpoean letaknya sangat strategis dan posisinya secara alamiah sudah dengan sendirinnya semacam benteng (di dalam wilayah sempit yang dibatasi oleh empat sungai: Sungai Batang Ankola dan Sungai Aek Sibontar di selatan dan Sungai Batang Ayumi dan Sungai Aek Sipogas di utara. Sementara dua pos militer mengawalnya (Pijor Koling dan Tobing).

Sebelum ada garnisun ini, kekuatan militer Belanda di Ankola adalah pos militer Pijorkoling yang telah ditingkatkan menjadi benteng pada waktu dibentuknya pasukan gabungan untuk ‘mengejar’ pasukan Tuanku Tambusai di daerah Padang Lawas. Pasukan yang berasal dari Tapanoeli (Sibolga) mengambil rute Loemoet, Batang Toru, Panabasan, Tobing dan langsung ke Pitjar Koling melalui hulu Sungai Batang Angkola via Kampung Sisoendoeng dan Kampung Siondop.

Sementara pasukan dari Kota Nopan di pecah menjadi dua di Siaboe. Sebagian pasukan melalui pos militer di Sayurmatinggi dan menuju Pijor Koling dan bersama dengan pasukan dari Siboga kemudian menuju Pertibi via Batang Onang. Sebagian yang lain di Siabu mendaki gunung ke timur menuju Kampung Baroemoen. Sedangkan pasukan dukungan yang berasal dari Rao di pecah menjadi dua pasukan. Satu pasukan ke Baroemoen dan besrama-sama pasukan via Siabu menuju Pertibi. Pasukan yang kedua menuju timur ke Daloe-Daloe. Inilah yang disebut strategi setengah lingkaran untuk melumpuhkan pengikut Tuanku Tambusai.

Peta Militer Belanda untuk mengepung Tanku Tambusai

Yang disebut jalur-jalur militer tadi, sebenarnya adalah jalur-jalur tradisional penduduk di Mandheling en Ankola sejak doeloe kala. Oleh karena itu jika penduduk Mandheling dan sebaliknya ke Padang Lawas dapat dilakukan melalui Siaboe atau Pijor Kolling.

Demikian juga jika penduduk Padang Lawas dan sebaliknya ke Ankola dapat dilakukan melalui Pijor Koling, Siondop dan Angkola Djulu di Hutarimbaru dan seterusnya ke Sipirok. Penduduk Padang Lawas dan sebaliknya ke Sipirok dapat dilalui jalur pegunungan dari Batang Onang, Aek Godang, Goenoeng Manungkap hingga ke Prau Sorat. Dengan demikian, pilihan lokasi garnisun di Kampong Si Dimpoean lebih pada pilihan strategis pertahanan dan tidak dimaksudkan untuk pengembangan ibukota wilayah.

Ibukota wilayah Ankola justru awalnya dipilih Pitjar Kolling agar tetap menjadi 'interchange' antara tiga jurusan (Mandheling, Padang Lawas dan Siboga). Atas dasar ini, pada tahun 1839 di Batavia tersiar kabar bahwa akan ditempatkan seorang Controleur di Ankola. Namun realisasinya masih tertunda. Pada tahun 1841 nama lanskap diubah dari Ankola menjadi Petjirkolling en Ankola yang mana Controleur berkedudukan di Pitjar Kolling.

Sekali lagi juga penempatan pos Controleur ini masih tertunda. Baru akhirnya tahun 1842 Controleur ditempatkan di Ankola yang dijabat oleh V.P.J. Happe, namun tidak berkedudukan di Pitjar Kolling melainkan di Kampong Si Dimpoean—mengikuti lokasi dimana garnisun sudah berada.

Javasche courant, 27-04-1839: ‘Controleur kelas-3 Ankola (Sumatra’s Westkust), V. Barthelemij, seorang pejabat di Sumatra’s Westkust’.

Nederlandschestaatscourant, 13-07-1841: ‘Controleur kelas-2 di Petjirkolling en Ankola (Sumatra’s Westkust), FW. Godin, petugas supernumerary’.

Rumah Controleur di Ankola

Letak garnisun dan rumah/kantor Controleur Ankola ini terletak tidak jauh dari Kampong Si Dimpoean (di tengah kota Padang Sidempuan masa kini). Garnisun mengambil posisi di Kantor Kodim (strategis karena pintu masuk ke dalam kota).

Kemudian, rumah/kantor Controleur berada di sisi barat garnisun yang menjadi lokasi Pasar Baru/Pasar Sangkumpal Bonang yang sekarang. Controleur Happe tidak lama karena pada tahun 1843 posisinya digantikan oleh W.F. Godin (lihat Almanak, 1843) dan pada tahun 1846 digantikan oleh L.B. van Polanen Petel.

Lantas, kapan Kampong Sidimpoewan mengalami transformasi menjadi Kota Padang Sidempoean? Jawabnya di sekitar tahun 1842 (saat Controleur pertama menempati posnya di Ankola) dan 1847 (pada saat bahan-bahan peta Tapanoeli selesai dikumpulkan). Perhatikan surat pembaca yang dimuat di Koran Algemeen Handelsblad, 09-12-1847.

Algemeen Handelsblad, 09-12-1847 surat pembaca, yang ditulis pada bulan Agustus 1846, di Sidim Poewang di dataran tinggi Sumatera.

Saya tinggal di sebuah lembah di bagian lembah sungai Ankola... Rumahku, jika anda tahu, telah dibangun, dan jendela telah dilengkapi dengan jendela kaca, sangat menyenangkan, dan taman di sekitar rumah saya.

Di sini di sekitar negara Batta ini, rumah-rumah tidak begitu kuat dibuat, sebagai salah satu kebiasaan mereka, beberapa diantaranya mewah (mungkin maksudnya rumah adat). Namun kuda-kuda mereka cukup tersedia yang boleh dibilang dianggap untuk yang terbaik dari Nusantara setelah Makassersche. Mereka berlari cepat dan bisa bertahan lama.

Pria naik kuda hanya di sini…Jika kamu membayangkan yang satu akan menemukan di sini, seperti dengan setiap langkah kaki harus berhati-hati. Hal ini berlaku sesedikit bahwa ular atau hewan liar pada dasarnya banyak ditemukan di sini.berlimpah baik di sepanjang jalan atau di daerah penduduk, anda bertanggung jawab untuk selalu hati-hati. Adakalanya bertemu harimau, orangutan, oliefanlen, dll, seseorang harus menembus hutan ketika ia bepergian, mendaki gunung, ..oleh orang-orang jarang melintasi wilayah ini sepanjang saya dalam dua tahun tinggal di tempat ini, aku punya pengalaman, bagaimana aku kadang-kadang melakukan perjalanan cukup jauh, di tengah jalan dapat melihat satwa liar, seekor badak, orang oetan dan aku bahkan tidak perlu menemukan mereka sampai jauh…Kita memiliki garnisun kecil disini, itu biasanya sangat tenang (tidak ada gangguan keamanan). Jarang seseorang dari Padang atau Tappanoelie (Sibolga) untuk mengunjungi kami, dan itu sudah beberapa bulan sejak kami telah dikunjungi beberapa fisikawan di sini (geolog). Sebulan lalu, yang di posting (pos) ini terkait dengan Jenderal von Gagern…Pada pertengahan Juni (1846), ia telah ditemani Jenderal Michiels, gubernur militer Sumatra’s Weskust... Anda bisa membayangkan betapa besar jumlah kami di sini dalam kunjungan pejabat tinggi ini…untuk menyambut tamu kami…rumah dan Kasernen, gebraiji ordo dan semuanya dipoles atau diperbaharui…Pada bulan Juli (1846) kedua jenderal itu di sini (Padang Sidempuan), dengan rombongan, empat asisten, tiga ambtenaren sipil, dan pegawai dan operator, waarvar. Lebih dari dua ratus operator telah diperlukan untuk membawa.pakkagie (perbekalan) yang dibawa melalui pegunungan dan lembah. Kuda-kuda diberi makan hanya rumput, di sini setiap hari harus dipotong. Sekarang, untuk memastikan agar kuda-kuda Lords terdapat seratus Melayu dalam layanan harian. Satu kemudian membayangkan yang sulit dimengerti dan banyaknya kerumunan di kami sehingga sangat ramai di Sidimpoewang. Dari semua sisi yang kepala Batta, datang dengan sejumlah pengikut, semua datang dengan di atas kuda, banyak peningkatan harian, mereka untuk menyaksikan Pak Gubernur eerbewijzingen. Untuk menampung tamu kami, secara substansial tidak mudah.Tentu saja, bagi dua jenderal, rumah yang dipilih adalah rumah terbaik untuk mereka tinggal; ini adalah gouvernemenlsgebouw, dan untuk ini kamar dan ruangan harus sangat rapi dan tersedia rak baru yang luas. Gubernur, itu mendiami, harus mencari tempat yang aman; Aku, dan tuan-tuan lain dari posting ini (yang berdiam di sini), memiliki yang terbaik untuk meninggalkan penguasa sipil dan pembantu berperan besar. Dengan saya tinggal Mr L. dan teman saya, R. Meskipun para jenderal telah berkunjung dan selesai ke tempat di pelosok-pelosok di sini, namun mereka lebih dari empat hari mereka tinggal di sini--dua kali dari yang direncanakan. Ini bukti bahwa hal itu menyenangkan mereka dengan kami. Sekarang di sini adalah benar-benar lingkungan yang sangat menyenangkan dan untuk menawarkan banyak variasi; dan udara yang kita hirup dalam bergslreken ini, sangat sehat. Semuanya telah ditinjau di sini, bahkan rumah sakit dan apotek kami dan tentang segala sesuatu memberi kesan bahwa Jenderal von Gagern menyatakan kepuasannya…Kita yang berada jauh di sini kita dinyatakan dalam pengasingan kami cukup sering menyerah, karena tidak ada orang yang datang. Kini, semua Eropa Scheeren amble hamba dan petugas setiap hari..setelah kepergian tamu yang tinggi, sebelum kita kembali ke kehidupan kita yang tenang dan panjang hanya akan mengunjungi kami entah kapan lagi itu. Rombongan meninggalkan kami menuju Tappanoelie (Sibolga), untuk selanjutnya para jenderal di sepanjang pantai menuju ke Padang untuk kembali…Ini adalah salah satu Fraaije dan komisi terhormat; menguntungkan yang sama karena salah satu adjudantnya mengatakan kepada saya bahwa secara umum mengeluarkan dana sebesar f 4.000..Hujan di sini biasanya lebih berat, guntur dan petir ganas dan lebih mengerikan daripada di Eropa dan kita semua di sini selalu sangat sehat, bukti bahwa kita memiliki climaat yang sangat baik’…Jenderral von Gagern adalah utusan Raja yang datang dari Negeri Belanda, seorang tentara professional pensiunan jenderal Jerman yang memberi advis ke Raja dari kunjungannya ke Hindia Belanda’.

Algemeen Handelsblad, 15-12-1847 (Lanjutan surat dari Sidim Poewang, lihat Handelsblad tanggal 9 Desember 1847): ‘Anda tidak harus membayangkan bahwa kesehatan yang kita nikmati, sebagai pengecualian dari aturan ini adalah untuk dipertimbangkan…Apakah terlalu takut? Jiwa Battas untuk daging manusia bukanlah dongeng. Namun, kasus itu bagi bangsa suku ini yang menginginkan hanya mereka diakui sebagai tahanan yang diambil dalam perang, atau untuk penjahat yang dihukum mati, lagi pula kesempatan untuk bertemu hal seperti itu, tidak sering bahkan sangat jarang terjadi. Boleh jadi itu di masa lalu. Belum lama ini, tiga pelaku kejahatan tertangkap karena pembunuhan dan kepala desa telah berkomitmen untuk menghukum mereka karena telah direstui dewan kepala adat. Tindakan ini pada dasarnya dikutuk namun demi efek jera. Jadi saya punya kesempatan untuk hadir. Sesuai dengan penggunaan, tiga pembunuh itu di pasar harus masing-masing diikat di tiang, kemudian oleh salah satu kerabat korban diminta menusuk mereka, dan masing-masing sesuai dengan tingkat kekerabatan atau pangkatnya. Diperbolehkan mengambil sedikit, dipanggang atau dimasak sebagai suatu kelezatan dikonsumsi, namun kenyataannya tidak ada yang bersedia…Hukuman mati ini sudah dikonfirmasi oleh Gubernur Michiels, tapi eksekusi ditunda sampai kedatangannya. Kami pikir itu penundaan bertujuan untuk memberikan General von Gagern sebuah tontonan meriah yang luar biasa. Sementara itu tampaknya bahwa narapidana tidak gesleld kehormatan itu, setidaknya, pagi hari sebelum para jenderal datang ke sini, mereka kabur dari penjara, dan mereka tidak diberi lerug. Di sana mereka telah di penjara di bawah militer. Komandan militer postingan ini berpangkat kapten, mendapat tuduhan serius karena kecerobohannya. The Battasche oppeihoofden yang akan berpartisipasi, sangat kecewa bahwa mereka lolos…Kita hidup di sini, seperti telah saya katakan, sangat tenang, karena Battas uiet woelziek dapat disebut llet sangat berbeda dengan tetangga kita, orang Melayu--mereka adalah pahit berombak, dan meskipun mereka ditemukan ketika mereka kerusuhan atau membuat konspirasi, yang terburuk, mereka selalu memulai baru, juga satu di kabupaten Melayu sangat waspada; tampaknya seolah-olah alam luslelooze mereka niei menahan terik...Tapi di sini kita memiliki kesan dari mereka berbahaya namun disposisi tidak perlu takut...Oleh pegunungan lembah Rau dengan negara Batta dipisahkan. Itu adalah pertama kabupaten Mandheling, yang sangat luas, sangat baik penduduknya, mereka dilindungi oleh benteng. Kemudian mengikuti distrik kami, yang Ankola kurang luas daripada Mandheling, dan jauh lebih sedikit penduduknya, dan dihitung hampir 15.000 jiwa, sedangkan desa-desa semua kecil, dan tersebar jauh dari yang lain. Distrik ini juga punya benteng, seperti lembah Mandheling, hampir sama adalah benteng Rau. Hal ini dapat Anda menentukan apakah di Battas tenang, saya jamin itu di pos-pos tersebut Sumatera uplands sangat memang menjaga mereka. Satu hal yang kita kadang-kadang tidak menyenangkan, adakalanya surat dari Eropa lama sampai ke sini, bahkan daripada waktu-waktu membutuhkan dua bulan bagi kami untuk terus tanpa kabar dari Batavia’.

Peta Ankola 1843-1847

Surat pembaca tersebut besar kemungkinan ditulis oleh W.F. Godin yang menjabat Controleur Ankola sejak 1843 hingga 1846. Namun perlu diperhatikan Godin hanya menyebut tempatnya sebagai Sidim Poewang (ucapan/aksara Batak ke ucapan/aksara Latin). Pada peta Tapanoeli terbitan 1852, nama Kampong Si Dimpoean, Sidim Poewang bergeser menjadi Padang Sidempoean pertama kali ditulis secara resmi [lihat Kaart van het Gouvernement Sumatra's Westkust : opgenomen en zamengesteld in de jaren 1843 tot 1847 / door L.W. Beijerink met medehulp van C. Wilsen... et al. 1852].

Perubahan ini diduga kuat berasal dari tim topografi yang boleh jadi Kampong Si Dimpoean dilihat dari pusat Belanda (Garnisun/Markas Militer dan rumah Controleur) yang dibatasi oleh padang (bahasa local ilalang). Ini sejalan dengan maksud untuk lebih mempopulerkan nama kota baru mengikuti nama Padang Lawas yang sudah lama eksis dan tentu saja nama ibukota provinsi Sumatra’s Weskust. Kemudian pengucapan dan penulisan Sidimpoean menjadi Sidempoean mungkin karena alasan lebih praktis atau lebih nyaman diucapkan oleh orang yang berbahasa Belanda?

Penutup

Sekian artikel dari saya tentang Sejarah Kampung Baru Serta Kampung Lama dan Nama Sidempuan Semoga dapat menambah pengetahuan. Karena blog ini di buat agar bermanfaat bagi pembaca dan dapat menambah wawasan akan sejarah.

Terimakasih Telah Mengunjungi Situs Media Blog Pribadi SIBOLGA MAGAZINE

Surat Kabar Tempo Dulu Yang Bernama Perempuan Bergerak Tahun 1919 di Medan

BATAK - Sebelum nama ‘butet’ dikenal di Tanah Batak, nama butet sudah sejak lama digunakan oleh orang Eropa sebagai nama seseorang. Misalnya Boetet Schoppe (Leydse courant, 28-11-A1725); Gerrit Boetet (Amsterdamse courant, 09-04-1774); Butet & Co (Algemeen Handelsblad, 05-01-1912); H.L. Boetet (Leeuwarder courant, 30-05-1913); notaries LA Butet (Algemeen Handelsblad, 13-12-1917). Butet juga menjadi nama marga di Eropa.

De Preanger-bode, 19-06-1919

Pada tahun 1919 di Medan ada seorang perempuan bernama Boetet Satidjah. Perempuan ini bukan sembarang orang. Boetet Satidjah adalah editor suratkabar bulanan Perempuan Bergerak yang terbit di Medan tahun 1919 (De Preanger-bode, 19-06-1919). Motto surat kabar kaum wanita ini adalah ‘De beste stuurlui staan aan wal’ (sahabat terbaik mampu melindungi).

Tujuan dari majalah ini memajukan tindakan wanita, sesuai untuk mendukung keinginannya saat ini, dan juga membantu aksi pria. Selanjutnya, surat kabar ini akan mencakup semua hal terkait minat wanita seperti masalah anak, pendidikan, kehidupan wanita itu sendiri dan urusan rumah tangga.

Nama surat kabar Perempuan Bergerak ini terkesan lebih revolusioner dibandingkan dengan surat kabar perempuan yang pernah terbit di Padang, Sunting Melayu (1912). Dari nama mengandung makna yang jelas dan bersifat nasionalis. Perempuan bergerak mendorong perempuan untuk tidak bermalas-malasan dan sudah waktunya bergerak lebih maju.

Sedangkan Sunting Melayu dari namanya hanya mengandung makna hiasan (sunting) bagi etnik Melayu saja (seperti halnya Boedi Oetomo, Jawa). Kehadiran Parada Harahap, sang revolusioner di belakang surat kabar Perempuan Bergerak menunjukkan misi nasionalis yang ingin diterabas: dobrak! Dobrak daerah/etnik sentris dan dobrak imperialisme Eropa.

Pada saat itu, di Medan adalah pusat kemajuan Eropa di Nederlandsch Indie. Dari westkust berpindah ke Oostkust. Media Eropa telah pindah dari Sumatra Courant di Padang menjadi Sumatra Post di Medan. Juga media nasional: dari Pertja Barat di Padang menjadi Pewarta Deli di Medan.

Kebetulan pemiliknya sama: Hadji Dja Endar Moeda dan slogan kedua surat kabar ini tentu sama pula: 'Oentoek Segala Bangsa' (Batak, Minangkabau, Melayu, Atjeh, Jawa dan semuanya). Pada situasi dan kondisi inilah surat kabar Perempuan Bergerak hadir: Revolusiner dan trans nasional.

Surat Kabar Tempo Dulu Yang Bernama Perempuan Bergerak Tahun 1919 di Medan.

Boetet Satidjah, wartawati pertama yang merupakan pendiri dan sekaligus editor dimana dibelakangnya berdiri Parada Harahap. Ini klop dengan slogan yang diambil Perempuan Bergerak: ‘De beste stuurlui staan aan wal’. Boetet Satidjah adalah wartawati Pewarta Deli.

Dengan berpartner dengan Parada Harahap, yang masih menjabat sebagai editor Pewarta Deli, sosok Boetet Satidjah menjadi lebih kuat. Ini dengan sendirinya, Boetet Satidjah ditempatkan jauh ke masa depan, melampaui peran yang dilakukan tokoh-tokoh wanita sejaman, seperti RA Kartini (yang tulisan korespondensi dengan teman-temannya dibukukan) dan Rohana Kudus (surat kabar Sunting Melayu).

Boetet Satidjah kelak dikenal sebagai istri dari Parada Harahap, wartawan paling revolusioner di Indonesia. Boetet Satidjah dan Satiaman adalah orang yang sama: istri Parada Harahap. Dengan menyimak slogan surat kabar Perempuan Bergerak yakni ‘De beste stuurlui staan aan wal’ diartikan sebagai pasangan yang terbaik adalah yang bisa juga berdiri di depan.

Sosok Boetet Satidjah menjadi idola di kampong halamannya di Padang Sidempuan. Adik-adiknya juga tidak ketinggalan untuk mendirikan surat kabar yang diberi nama ‘Boroe Tapanoeli’. Surat kabar ini diterbitkan oleh tokoh-tokoh perempuan muda di Padang Sidempuan.

Surat kabar ini terbit pertama kali pada tanggal 10 Oktober 1940. Surat kabar ‘Boroe Tapanoeli’ terbit secara berkala, setiap 10 hari sekali (tanggal 10, 20 dan 30). Surat kabar ini dipimpin oleh Srikandi Padang Sidempuan bernama Awan Chatidjah Siregar, dengan anggota redaksi: Soemasari Rangkoeti, Roesni Daulaj, Dorom Harahap, Marie Oentoeng Harahap dan Halimah Loebis. Pada bagian administrasi tercantum nama Siti Sjachban Siregar, Lela Rangkoeti dan Intan Nasoetion.

Satidjah dan Boetet Chatidjah adalah dua perempuan beda generasi tetapi dengan semangat yang sama: emansipasi. Sejarah emansipasi di Padang Sidempuan sesungguhnya lebih awal dibandingkan di tempat lain. Generasi sebelum Boetet Satidjah sudah terdengar luas di Padang Sidempuan bahwa perempuan pribumi pertama yang memiliki pendidikan Eropa berasal dari Padang Sidempuan.

Namanya Alimatoe Saadiah. Berita ini pertama kali terdengar ketika Alimatoe Saadiah yang masih sekolah di Sekolah Radja di Fort de Kock tahun 1900 dibawa ayahnya pulang kampong di Padang Sidempuan dari Padang. Alimatoe Saadiah sendiri, saat itu masih bersekolah di Sekolah Radja di Fort de Kock, Sebelumnya Alimatoe Saadiah adalah lulusan ELS (sekolah Eropa tujuh tahun) di Padang (perempuan pribumi pertama yang mendapat pelajaran dari kurikulum sekolah Eropa).

Alimatoe Saadiah adalah ‘boroe panggoaran’ dari Dja Endar Moeda: mantan guru, pengarang novel, pendiri sekolah swasta pertama di Padang, editor surat kabar Pertja Barat di Padang dan pemilik percetakan dan toko buku di Padang. Ayah Alimatoe Saadiah adalah orang paling terkenal di Padang sejak 1895. Pada tahun 1903 Alimatoe Saadiah br. Harahap menikah dengan Dr. Harun Al Rasjid Nasoetion di Padang.

Setelah menikah pasangan baru ini pindah ke Sibolga dan kemudian menetap di Lampoeng. Putri mereka (cucu Dja Endar Moeda) disekolahkan ke ELS Tandjong Karang kemudian dilanjutkan ke Prins Hendrik School (afdeeling-B/IPA) di Batavia. Setelah lulus tahun 1922, putri mereka yang bernama Ida Loemongga melanjutkan studi kedokteran ke Belanda (hingga meraih gelar PhD tahun 1930). Dr. Ida Loemongga, PhD adalah perempuan pribumi pertama yang bergelar doktor (PhD).

Anak-anak sekolah negeri di Sipirok (tahun 1920an)

Inilah esensi emansipasi khas Padang Sidempuan: pendidikan dan pers. Tidak hanya untuk laki-laki juga untuk perempuan. Seperti pernah dikatakan Dja Endar Moeda bahwa pendidikan dan pers sama pentingnya. Sekali lagi: Inilah esensi emansipasi khas Padang Sidempuan. Seperti diketahui putra-putri dari Padang Sidempuan selalu lebih awal dari semuanya: Tidak hanya di bidang pendidikan juga di bidang pers.

Saleh Harahap gelar Dja Endar Moeda adalah editor pribumi pertama (1897) yang jauh lebih awal dari Tirto Adhi Soerjo (1903). Radjioen Harahap gelar Soetan Casajangan adalah mahasiswa gelombang pertama yang kuliah di Belanda (1905).

Alimatoe Saadiah adalah perempuan pribumi pertama yang masuk sekolah Eropa. Jika mundur ke belakang lagi: Sati Nasoetion alias Willem Iskander adalah pribumi pertama yang studi ke negeri Belanda (1857).

Sedikit mundur lagi: Dr. Asta dan Dr. Angan adalah siswa pertama dari luar Jawa yang diterima di Docter Djawa School (STOVIA) pada tahun 1854. Dr. Asta adalah ayah dari Mangaradja Salamboewe, editor Pertja Timor di Medan (1902). Abdul Hasan Nasoetion gelar Mangaradja Salamboewe adalah editor peribumi kedua setelah Dja Endar Moeda (dan sebelum Tirto Adji Soerjo).

Sekadar koreksi. Selama ini banyak yang keliru mempersepsikan makna dan praktek emansipasi. Di Tanah Batak sudah dejak jaman purba emansipasi dielaborasi ke dalam system social yang dikenal konsep ‘dalihan na tolu’: hati-hati terhadap kahanggi (semarga), mengayomi terhadap boru (marga yang mengambil boru) dan bersembah terjadap mora (marga pemberi boru).

Dalam konteks sosial, di Tanah Batak perempuan harus ditinggikan tempatnya. Emasipasi di bidang pendidikan dan pers adalah produk ‘dalihan na tolu’. Studi tentang kedudukan wanita di Tanah Batak sudah dilakukan oleh Masdoelhak dalam desertasinya berjudul; ‘De plaats van de vrouw in de Bataksche Maatschappij’ (Tempat perempuan dalam masyarakat Batak).

Masdoelhak lulus ujian doktoral tahun 1943 dengan predikat cum laude di Universiteit Leiden (tempat dimana Dr. Ida Loemongga, PhD meraih gelar doktor tahun 1930). Setelah lulus, Masdoelhak pulang ke tanah air, Pada awal pembentukan NKRI, Masdoelhak diangkat menjadi Residen Sumatra Tengah yang berkedudukan di Bukit Tinggi.

Setelah kehilanan ahli hukum RI, Amir Sjarifoedin Harahap, pemerintah RI di Jogjakarta meminta Masdoelhak ke Jogjakarta. Masdoelhak adalah penasehat hukum internasional dari Ir. Soekarno dan Drs. Mohamad Hatta di Jogjakarta. Pada saat serangan militer di Jogjakarta, yang pertama kali dicari dan ditangkap adalah Masdoelhak dan kemudian ditembak mati di Pakem (21 Desember 1948).

Atas penembakan intelektual muda Indonesia ini Dewan Keamanan PBB di New York marah besar dan meminta Den Haag untuk melakukan penyelidikan segera (lihat De Heerenveensche koerier : onafhankelijk dagblad voor Midden-Zuid-Oost-Friesland en Noord-Overijssel, 01-02-1949). Masdoelhak Nasoetion gelar Soetan Oloan pada tahun 2008 mendapat gelar Pahlawan Nasional.

Masdoelhak adalah pribumi terakhir yang meraih gelar doktor sebelum perang (penduduk Jepang dan agresi militer Belanda). Masdoelhak adalah delapan orang Indonesia pertama yang terdeteksi (di surat kabar) peraih gelar doktor di Indonesia. Dari delapan orang itu terdapat empat orang asal Padang Sidempuan (satu diantaranya perempuan).

Dua doktor lagi asal Padang Sidempuan adalah Alinoedin Siregar gelar Radja Enda Boemi (meraih PhD di Leiden, 1925), kelahiran Batang Toru, ahli hukum pertama orang Batak, kedua di Sumatra dan satu dari delapan dan menjadi satu-satunya ahli hukum bergelar doktor di Nederlandsch Indie. Doktor satu lagi adalah Todoeng Harahap gelar Soetan Goenoeng Moelia, kelahiran Padang Sidempoean meraih PhD di Leiden tahun 1933 yang kelak menjadi Menteri Pendidikan RI yang kedua.

Penutup

Sekian artikel dari saya tentang Surat Kabar Tempo Dulu Yang Bernama Perempuan Bergerak Tahun 1919 di Medan Semoga dapat menambah pengetahuan. Karena blog ini di buat agar bermanfaat bagi pembaca dan dapat menambah wawasan akan sejarah.

Terimakasih Telah Mengunjungi Situs Media Blog Pribadi SIBOLGA MAGAZINE

Keberanian Williem Iskandar serta Didirikannya Kweekschool Tanobato

BARUS - Residentie Tapanoeli secara dejure baru terbentuk pada tahun 1840, segera setelah berakhirnya perang. Pembentukan Residentie Tapanoeli ini untuk mengefektifkan administrasi pemerintahan sipil dan mempercepat proses pembangunan di Tapanoeli.

Pembangunan sipil terdiri dari dua bidang: pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan; dan pembangunan pertanian koffiekultuur (budidaya kopi).Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan terutama untuk mengintegrasikan dua sumber produksi di pedalaman di Afdeeling Mandailing dan Angkola dengan pelabuhan kuno di Natal (Mandailing) dan Loemoet (Angkola).

Sibogha, ibukota Residentie Tapanoeli, 1867

Perang Bonjol (Tuanku Imam) berakhir pada tahun 1837 yang kemudian dilanjutkan dengan Perang Pertibie (Tuanku Tambusai) tahun 1838. Komandan Militer Pantai Barat Sumatra (Sumatra’s Westkust) AV Michiels diangkat menjadi gubernur sehubungan dengan pembentukan Province Sumatra’s Westkust. Wilayah administrasi Residentie Tapanoeli mulai dari Natal hingga Singkel (belum termasuk Bataklanden).

Pada tahun 1842 Residentie Tapanoeli dibentuk dengan ibukota di Sibolga. Pada tahun 1845, Majoor Alexander van der Hart, anak buah terbaik AV Michiels diangkat menjadi Residen Tapanoeli. Wilayah Residentie Tapanoeli pada tahun 1946 terdiri dari: Afd. Natal, Afd. Mandailing en Angkola, Afd. Baros, Afd. Singkel plus Eiland Nias. Wilayah Baros dan Singkel mengacu pada perjanjian Belanda/VOC di Baroes (1668) dan di Singkel (1672).

Secara historis wilayah pantai barat Sumatra di bagian utara bukanlah wilayah kosong. Paling tidak nama Baroes sudah dikenal sejak jaman kuno. Wilayah ini yang kemudian dieknal sebagai Residentie Tapanoeli pada dasarnya penduduk terbagai ke dalam dua wilayah pemukiman: penduduk di kota-kota sepanjang pantai (melting post); dan penduduk di sisi bagian dalam pantai (penduduk Batak).

Tidak pernah ada konflik antara dua wilayah pemukiman, karena masing-masing saling memperkuat dalam proses perdagangan sejak era komoditi kuno (benzoin dan kamper) hingga era komoditi modern (lada). Dalam era perdagangan lada, penduduk yang tinggal di pantai juga terlibat dalam produksi lada.

Kota-Kota di Pantai Barat Sumatra: Dari Batahan (Natal) hingga Singkel (Baroes).

Sejak ekonomi VOC memusat di Jawa (gula dan kopi), praktis pantai barat Sumatra terbilang sepi. Ekonomi komoditi kuno (benzoin dan kemenyan) telah lama berlalu. Meski demikian, ekonomi lada di pantai barat Sumatra masih memberi kontribusi yang berarti (terutama di Natal).

Keutamaan Natal sebagai pelabuhan penting di pantai barat Sumatra karena keberadaan (posisi) benteng Inggris. Dulu, Natal yang berada di bawah Baros, menjadi terbalik, Natal menjadi pusat perdagangan dan Baros menjadi pelabuhan pendukung. Pos perdagangan Inggris di (pulau) Pontjang di teluk Tapanoeli bahkan lebih penting jika dibandingkan dengan Baroes.

Menurut Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 2, 1839, Kota Singkel adalah wilayah Taroemon yang menjadi pelabuhan tujuan penduduk Batak Alas. Setiap tahun pelabuhan ini mengekspor 8 pikul kamfer, 4.000 pikul benzoin dan 500 pikul lada. Kota Tapoes, 20 mil dari Singkel, suatu pemukiman orang-orang Atjeh yang berbatasan dengan pemukiman Batak (di selatannya). Volume perdagangan di pelabuhan ini 1500 pikul benzoin dan tiga pikul kamfer per tahun.

Peta Kota Baroes, 1905

Baros berada di selatan Tapoes. Pelabuhan ini di bawah pimpinan seorang Radja, bandara dan empat Datoe. Dulu di Baros tahun 1668 VOC memiliki pos dan Baros sendiri meliputi Natal. Pada masa ini (1839) di Baros terdapat 3.000 jiwa penduduk diantaranya terdapat 200 Atjeh. Di bagian hulu Baros terdapat seorang Radja (Batak) dan delapan Penghoeloe. Beberapa mil di selatan Baros terdapat Sorkam yang terdiri dari 1.000 jiwa yang dikepalai oleh seorang Radja dan dua Datoes.
Di arah selatan Sorkam, terdapat Posthouder van Tapanoeli yang dihuni oleh penduduk Batak yang umumnya dari (marga) Pasariboe. Volume perdagangan tiap tahun di pelabuhan ini 4.000 pikul benzoin, lima pikul kamfer dan 20 ekor kuda. Di arah selatan Tapanoeli terdapat Kolang yang dihuni oleh 200 jiwa penduduk Batak. Lalu di arah selatan terdapat Samawang yang dihuni oleh 200 orang Melayu. Di teluk terdapat Pontjang, pulau yang memiliki populasi 300 orang yang di bawah dua Datoes.

Sibogha berada di teluk Tapanoeli yang dihuni oleh 300 orang penduduk Batak di bawah pimpinan seorang Radja. Lanskap Sibogha ini berbatasan dengan Toekka, penduduk yang didominasi penduduk Batak sebanyak 3.000 jiwa; Si Boeloean dihuni oleh 1.000 orang Batak; Kalangan dengan 300 orang Melayu di bawah satu datoe; Papas yang dihuni oleh 3.000 jiwa penduduk Batak dengan empat Radja; Badieire dengan total penduduk 600 jiwa yang meliputi penduduk Batak dan Melayu; satu kampung berikutnya dihuni 2.000 orang Batak; Pinangsorie dengan 2.000 jiwa; Batangtoroe tidak diketahui jumlah populasinya (masuk wilayah yurisdiksi Inggris di Natal).

Singkowang terdiri dari penduduk Mandailing, Melayu dan Batak yang total sebanyak 3.000 jiwa; Batoemoendam dengan populasi 2.000 orang penduduk Mandailing; Taboejong sebagian besar penduduk Batak; Koenkoen dengan populasi 600 orang di bawah otoritas seorang Radja.

Peta Kota Natal, 1904

Kota Natal menjadi bagian dari Baros pada tahun 1668. Inggris mengakuisisi kota ini antara tahun 1755 hingga 1760 dengan membangun sebuah benteng. Berdasarkan Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 2, 1839, Kota Natal sendiri adalah penduduk melting pot dengan jumlah populasi 3.000 jiwa yang dipimpin oleh seorang Radja dengan enam Datoe. Umumnya penduduk adalah pendatang yang awalnya berdagang lalu menetap.

Di Kota Natal terdapat enam suku:

• Soekoe Menangkabauw. Menangkabausche stam.
• Soekoe Barat, Westelijke stam.
• Soekoe Padang, stam van Padang.
• Soekoe Bandar Sepoeloe, stam uit de plaatsen gelegen tusschen Padang en Benkoelen.
• Soekoe Atje, stam van Atjin.
• Soekoe Rauw, stam van Rauw.

Di wilayah atas Natal terdapat Linggabajoe yang dihuni oleh sebanyak 3.000 jiwa penduduk Mandailing. Linggabajoe dipimpin oleh seorang Radja dengan enam panglima. Di selatan Natal adalah Batahan dengan penduduk Mandailing sebanyak 2.500 jiwa yang dikepalai oleh seorang Radja. Wilayah Batahan ini termasuk pulau Tamang.

Selain kota-kota pantai barat Sumatra tersebut, keterangan yang sudah berhasil dikumpulkan hingga tahun 1839 (setelah berakhirnya Perang Bondjol dan Perang Pertibie) adalah wilayah-wilayah pedalaman yang disebut: Mandailing, Loeboe, Angkola dan Padang Lawas. Di wilayah Mandailing terdapat 38 kampung besar yang dipimpin oleh seorang Radja dengan enam Penghoeloe dengan populasi sebanyak 40.000 jiwa yang mana semua dimasukkan penduduk Batak tetapi telah bergama Islam.

Wilayah Loeboe dengan 10 kampung besar dengan empat Radja dengan 60 penghoeloe dengan populasi 10.000 yang dibedakan dengan Batak. Wilayah Angkola dengan 10 kampung besar dengan seorang Radja dengan 10 penghoeloe dengan populasi 10.000 jiwa. Wilayah Padang Lawas dengan 10 kampung besar yang masing-masing memiliki Radja dengan 10 penghoeloe dengan populasi 8.000 jiwa.

Introduksi Pendidikan Pertama di Tapanoeli: Mandailing dan Angkola.

Pada tahun 1846 di Padangsch Bovenlanden di Agam diintroduksi pendidikan bagi penduduk. Pada tahun 1847 AP Godon, controleur di Singkel dipromosikan menjadi Asisten Residen di Afd. Mandailing dan Angkola. AP Godon mendapat pesan dari Gubernur Jenderal di Batavia agar menyertakan pemimpin lokal dalam pengambilan keputusan.

Pesan ini muncul diduga karena munculnya kasus pemberontakan di Afd. Mandailing dan Angkola (1842-1843) yang menjadi korban Edward Douwes Dekker (sang Multatuli) dan juga atas kunjungan utusan Radja Balanda Jenderal von Gagern bersama Gubernur AV Michiels ke Padang Sidempoean tahun 1846.

Progam AP Godon yang utama adalah meneruskan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan serta distribusi kopi ke pelabuhan Natal dan Loemoet. Program baru AP Godon (dibanding Asisten Residen sebelumnya) adalah introduksi pendidikan (sebagaimana tahun-tahun sebelumnya sudah dimulai di Agam.

Program introduksi pendidikan (aksara Latin) yang dilakukan oleh AP Godon sangat diminati oleh penduduk Mandailing dan Angkola. Pada tahun 1854 lulusan dua lulusan sekolah di Afdeeling Mandailing dan Angkola diterima di Docter Djawa School. Kedua siswa tersebut adalah Si Asta dari onderafdeeling Mandailing dan Si Angan dari onderafdeeling Angkola.

Kedua siswa asal Mandailing dan Angkola ini ternyata siswa-siswa yang pertama yang diterima di Docter Djawa School yang berasal dari luar Djawa. Setelah lulus, Dr. Asta ditempatkan di Panjaboengan (Mandailing) dan Dr. Angan di Padang Sidempoean (Angkola).

Pada tahun 1856 JAW van Ophuijsen, Residen Agam (mantan Controleur Afd. Natal, 1845) merintis pembukaan sekolah guru (Kweekschool) di Agam (Fort de Kock). Sekolah guru ini merupakan sekolah guru kedua di Nederlandsch Indie (yang pertama di Soerakarta, 1851). JAW van Ophuijsen kelak dikenal sebagai ayah dari Charles Adriaan van Ophuijsen.

Pada tahun 1857 Si Sati, lulusan sekolah di Panjaboengan (Mandailing) berangkat studi ke Belanda untuk mendapatkan akte guru sekolah. Si Sati adalah pribumi pertama sekolah ke Eropa. Pada tahun 1861 Si Sati yang telah mengubah nama lokal menjadi nama internasional menjadi Willem Iskander selesai studi dan mendapat akta guru dan pulang ke tanah air. Pada tahun 1862 Willem Iskander di Tanobatoe (Mandailing) membuka sekolah guru (kweekschool). Sekolah guru ini merupakan sekolah guru yang ketiga (setelah Soerakarta dan Fort de Kock).

Pada tahun 1865 Kweekschool Tanobato dinobatkan sebagai sekolah guru terbaik di Nederlandsch Indie. Pada saat Willem Iskander memulai sekolah guru hanya terdapat empat sekolah di Residentie Tapanoeli yang semuanya di Afdeeling Mandailing dan Angkola. Lulusan Kweekschool Tanobato ditempatkan di Afdeeling Mandailing dan Angkola.

Pada tahun 1870 jumlah sekolah di Res. Tapanoeli menjadi 12 buah, 10 buah di Afd, Mandailing dan Angkola dan dua lagi di Sibolga dan Natal. Guru-guru lulusan Kweekschool Tanobato kemudian ditempatkan di Baroes, Singkel dan Nias. Kweekschool Tanobato ditutup tahun 1873, sehubungan dengan Willem Iskander berangkat ke Belanda untuk membimbing tiga guru muda (Soerono dari Soerakarta, Sasmita dari Madjalengka dan Barnas dari Tapanoeli) sementara Willem Iskander sendiri studi lebih lanjut untuk mendapatkan akte kepala sekolah (guru lisensi Eropa).

Willem Iskander direncanakan akan menjadi Kepala Sekolah (Direktur) Kweekschool Padang Sidempoean yang akan dibuka pada tahun 1879. Namun sangat disayangkan keempat guru pribumi tersebut tidak kembali karena dilaporkan telah meninggal dunia di Belanda pada waktu yang berbeda-beda karena sebab yang berbeda-beda,

Kweekschool Padang Sidempoean akhirnya dibuka tahun 1879 dengan Direktur yang pertama LK Harmsen. Tiga tahun kemudian, LK Harmsen digantikan oleh salah seorang guru Kwekschool Padang Sidempoean bernama Charles Adrian van Ophuijsen (anak dari JAW van Ophuijsen, pendiri Kweekschool Fort de Kock). Charles Adrian van Ophuijsen menjadi guru di Kweekschool Padang Sidempoean selama delapan tahun, lima tahun terakhir menjadi Direktur.

Pada tahun 1892, Kweekschool Padang Sidempoean ditutup (karena anggaran pemerintah defisit). Pada tahun ini jumlah sekolah di Residentie Tapanoeli sebanyak 18 buah dimana 12 diantaranya berada di Afdeeling Mandailing dan Angkola. Guru-guru alumni Kweekschool Padang Sidempoean sebagian ditempatkan di Riaou, Oost van Sumatra, Djambie dan Bengcoelen. Setelah berakhirnya Perang Atjeh 1904 guru-guru dari Afdeeling Mandailing dan Angkola dikirim ke Atjeh (diantaranya: Mohammad Taib, ayah SM Amin Nasution, Aden, ayah Zulkifli Lubis dan Madong Lubis).

Penerimaan introduksi pendidikan (aksara Latin) oleh penduduk Atjeh ternyata cukup tinggi. Boleh jadi karena guru-guru yang dikirim dari Tapanoeli ke Atjeh adalahj guru-guru terbaik (tentu dengan gaji yang lebih tinggi).

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 1930, angka literasi tertinggi di (pulau) Sumatra adalah di Residentie Tapanoeli sebesar 91.04. Artinya dari 100 orang penduduk usia sekolah (Leeftijdsgroep) terdapat sebanyak 91 orang bisa baca tulis. Angka literasi tidak terlalu bnruk di Government Atjeh en onderh. yakni sebesar 80.96 persen. Angka ini sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan Bangka en onderh. (82.35 persen) dan Residentie Werskut van Sumatra (86.57 persen).

Di Government Oost van Sumatra sendiri hanya 69.45 persen. Angka literasi terendah terdapat di Residentie Lampongsch Districten sebesar 22.09 persen dan Resdientie Palembang (45.17 persen). Sementara rata-rata keseluruhan di (pulau) Sumatra angka literasi sebesar 68.83 persen.

Angka Literasi di Sumatera

Penutup

Sekian artikel dari saya tentang Keberanian Williem Iskandar serta Didirikannya Kweekschool Tanobato Semoga dapat menambah pengetahuan. Karena blog ini di buat agar bermanfaat bagi pembaca dan dapat menambah wawasan akan sejarah.

Terimakasih Telah Mengunjungi Situs Media Blog Pribadi SIBOLGA MAGAZINE

Menurunnya Perdagangan Karena Faktor VOC

Kantor Perdagangan VOC di Atjeh (1644)

SIBOLGA MAGAZINE,BARUS - Sejak kehadiran Belanda/VOC di Pantai Barat Sumatra, tidak hanya wilayah kekuasaan Atjeh yang berkurang, tetapi juga sumber-sumber utama perdagangan Atjeh semakin sedikit. VOC melakukan perjanjian dengan (pemimpin) penduduk lokal di Padang (1666), Baros (1668) dan Singkel, secara dejure perdagangan Atjeh hanya tersisa Meulaboh dan Deli.

Belanda/VOC mengalahkan Portugis di Malaka pada tahun 1841. Secara de facto, pedagang-pedagang Atjeh hanya melakukan pelayaran terjauh di Asahan dan Deli. Pada fase ini Kesultanan Siak semakin berkembang, Atjeh mendapat pesaing baru di Pantai Timur Sumatra (Sumatra’s Oostkust).

Penerimaan Atjeh di Padang sangat negatif. Hal ini berlainan dengan di Deli dan Asahan (Pantai Timur) serta di Natal, Tapanoeli, Baros dan Singkel (Pantai Barat Sumatra). Pelabuhan-pelabuhan ini semua berhubungan dengan sumber produksi di pedalaman di Tanah Batak. Penerimaan terhadap Atjeh di pelabuhan-pelabuhan ini bersifat indeferen (siapapun pedagang yang datang sama pentingnya) karena penduduk Batak berada di pedalaman.

Hanya karena faktor Belanda, keleluasaan Atjeh semakin berkurang. Yang menarik keuntungan kehadiran Belanda di pelabuhan-pelabuhan tersebut karena ada perebutan kekuasaan dalam hal kesahbandaran. Terusisrnya Atjeh dari Padang disambut sangat sukacita. Perayaan seratus tahun pengusiran Atjeh di Padang dilakukan dengan mendirikan monumen. Hal ini tidak ditemukan di Asahan, Deli, Natal, Tapanoeli dan Baros serta Singkel. Pengusiran Atjeh hanya dianggap sebagai persaingan biasa diantara para pedagang: VOC dan Atjeh.

Perdagangan, Faktor Kemakmuran Atjeh.

Kerajaan-kerajaan di Atjeh tumbuh dan lalu kesultanan-kesultanan di Atjeh berkembang karena sumber produksi yang melimpah di Tanah Batak melalui enam pelabuhan: di pantai barat Sumatra di Batahan, Baroes dan Singkel; di pantai timur Sumatra di Deli, Asahan dan Panai/Biela. Kesultanan Atjeh di bawah Sultan Iskandar Muda (1583-1636) menjadi puncak kejayaan kesultanan-kesultanan di Atjeh. Saat kejayaan ini juga membuat Portugis sangat iri (bahkan hampir selama hampir satu abad). Ketika ekspedisi Belanda (1595-1597) coba melakukan pendekatan dengan Atjeh, perwakilan Belanda tanpa kompromi ditahan (1599-1602). Belanda/VOC lalu mengalihkan konsentrasinya di Maluku.

Pangeran Atjeh, wanita dan utusan Radja Belanda (1603)

Belanda cepat menyadari bahwa Maluku bukanlah lokasi yang secara geopolitik ideal untuk membangun kekuatan di Nusantara, baik untuk menggeser kekuatan asing (Portugis) maupun melumpuhkan kekuatan lokal (Atjeh). Makassar juga ternyata tidak ideal, sehingga pada akhirnya pilihan terakhir adalah Batavia.

Menurunnya Perdagangan Karena Faktor VOC.

VOC/Belanda yang telah bermarkas di Batavia (sejak 1619), mulai mengambil alih kekuatan Portugis di Sumatra yang dimulai dengan penaklukan Malaka pada tahun 1641. Berdasarkan peta yang dibuat Gerard Valk, 1657 di Sumatra hanya diidentifikasi Kraton Atjeh dan Jawa bagian barat, Kraton Banten. Ini mengindikasikan kekuasaan lama hanya tinggal Atjeh dan Banten. Dengan modal Malaka, VOC mulai merangsek dengan mermperluas ekspansi ke Padang (1666), Baros (1668) dan Singkel. Ekspansi ke Sumatra ini secara langsung telah memengaruhi kekuatan Atjeh. Sumber-sumber perdagangan adalah faktor penting kekuatan Atjeh (selama hampir satu abad).

Kraton Atjeh dan benteng Belanda, 1603

Mengapa pelabuhan-pelabuhan di pantai barat dan pantai timur Sumatra tidak begitu menginginkan kehadiran Atjeh, dan mnegapa begitu mudah pelabuhan-pelabuhan di pantai barat dan pantai timur Sumatra bekerjasama dengan Belanda. Pertanyaan memerlukan jawaban sendiri. Namun yang jelas, dengan lepasnya (semua) pelabuhan-pelabuhan di pantai barat dan pantai timur Sumatra kekuatan Atjeh langsung loyo. Kesultanan Atjeh hanya mampu mempertahankan diri di wilayah-wilayah rentang kendali kekuasaannya hingga di Meulaboh (barat) dan Tamiang (timur). Secara regional, Kesultanan Atjeh menjadi tak memiliki taji dan nyali lagi sebagaimana di era abad Portugis.

Sketsa Atjeh yang dibuat Johannes Vingboons 1665

Setelah penaklukkan Malaka, sesungguhnya Belanda/VOC berhasrat ingin bekerjasama dengan (Kesultanan) Atjeh. Kerjasama ini tampkanya tidak berhasil. Kedua belah pihak bukannya bekerjasama malahan saling bersaing. Atjeh tampaknya menginginkan kembali wilayah-wilayah perdagangaan tradisionalnya yang telah jatuh ke asing (khususnya Belanda), sebaliknya Belanda/VOC selain tidak melepaskannya juga ingin menguasai Atjeh. Faktor inilah mengapa VOC/Belanda meninggalkan Atjeh. VOC mulai memahami, Atjeh tidak lebih maju, jika pelabuhan-pelabuhan di pantai barat dan pantai timur tidak mendukungnya.

Perdagangan Atjeh semakin menyempit ketika tiga negara adikuasa (Belanda, Inggris dan Prancis) menanamkan pengaruhnya di pantai barat Sumatra. Kekuataan bersenjata dari tiga adikuasa ini di kawasan bukan tandingan (kesultanan) Atjeh lagi sejak pertengahan abad ke-18 (1750-1824). Pelayaran internasional dari tiga negara adikuasa ini juga melemahkan pelayaran internasional Atjeh.

Sketsa Gowa yang dibuat Johannes Vingboons 1665

Jika kita kembali ke belakang, saat Belanda membuka pos perdagangan di Atjeh (1599-1603), Kesultanan Atjeh belumlah apa-apa. Kraton dan masjid Atjeh yang menjadi landmark Kesultanan Atjeh masih terkesan bersahaja yang berada di sisi timur sungai Atjeh (lihat Peta 1603). Selama Sultan Iskandar Muda berkuasa, lokasi kraton dan masjid dipindahkan ke sisi barat sungai (lihat sketsa Atjeh yang dibuat Johannes Vingboons 1665). Lanskap Kesultanan Gowa (1665) justru terkesan lebih luas (lebih besar) jika dibandingkan Kesultanan Atjeh. Oleh karena dua sketsa ini dilukis pada tahun yang sama (1665) dan oleh orang yang sama (Johannes Vingboons), maka dua lanskap tersebut (Gowa dan Atjeh) dapat diperbandingkan ukurannya.

Benteng Belanda di Atjeh (1603)

Setelah penaklukan Malaka, Portugis mulai membangun benteng; Kerajaan-kerajaan dan kesultanan-kesultanan di nusantara belum mengadopsi konsep benteng dalam bertahan. Kerajaan/kesultanan yang berada di dua sisi sungai, maka sungai sendiri menjadi benteng. Hal ini juga ditemukan di Palembang, Gowa, Semarang, dan Soerabaja, Deli dan Siak. Ketika Belanda coba bekerjasama dengan Kesultanan Atjeh, Belanda membangun benteng tepat berada di muara sungai Atjeh. Benteng ini dibangun antara tahun 1599-1602. Namun karena kerjasama yang tidak berlanjut, benteng Belanda ini di Atjeh dibongkar. Belanda/VOC kemudian membangun benteng di Maluku, Makassar (Panakoekang) dan Batavia. Kekhawatiran Kesultanan Goa dari serangan asing, memicu kesultanan baru ini membangun benteng sendiri: Benteng Somboapoe.